BSN Survei Ketahanan Desa Berbasiskan SNI

Berdasarkan hasil kajian risiko bencana di Indonesia, terdapat 5.744 desa/kelurahan yang ada di daerah rawan tsunami.

BANTEN – Badan Standardisasi Nasional (BSN) pun turut berperan serta dalam penanganan kebencanaan. Salah satunya dengan menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait kebencanaan dan mensosialisasikan ke desa/kelurahan di Indonesia.

Tim Badan Standardisasi Nasional (BSN) melakukan sosialiasi terkait SNI kebencanaan di sela acara puncak Ekspedisi Desa Tangguh Bencana (Destana) Tsunami 2019 di Pandeglang Banten, Rabu (14/8/2019). Foto: dokumentasi

Upaya itu karena Indonesia rawan dilanda bencana seperti erupsi gunung berapi, banjir, dan tsunami. Berdasarkan hasil kajian risiko bencana di Indonesia, terdapat 5.744 desa/kelurahan yang ada di daerah rawan tsunami, dengan tingkat risiko sedang hingga tinggi.

“Saat ini, BSN telah menetapkan 17 SNI terkait kebencanaan. Semua sudah kami sosialisasikan kepada segenap aparat desa/kelurahan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, dan Banten melalui program Ekspedisi Destana Tsunami 2019,” ujar Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Zakiyah di sela acara puncak Ekspedisi Desa Tangguh Bencana (Destana) Tsunami 2019 di Pandeglang Banten, Rabu (14/8/2019).

Ekspedisi ini merupakan program Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bekerja sama dengan banyak pihak, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, lembaga usaha, akademisi, serta media massa.

Ekspedisi Destana Tsunami 2019 dilaksanakan sejak 12 Juli 2019 sampai 17 Agustus 2019. Dimulai dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Ekspedisi Destana 2019 beranjak ke barat melalui jalur darat hingga pemberhentian terakhir di Kabupaten Serang, Banten. Selain menyosialisasikan SNI, relawan BSN yang tergabung dalam Tim Ekspedisi ini juga turut mendampingi para aparatur desa setempat dalam pengisian kuesioner Penilaian Ketahanan Desa (PKD).

“PKD merupakan perangkat alat hitung ketangguhan desa melalui indikator-indikator dan komponen yang telah disusun berdasarkan SNI 8357 : 2017, tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana,” tutur Zakiyah.

PKD terdiri atas lima komponen dan 28 indikator. Kelima komponen tersebut mencakup kualitas dan akses pelayanan dasar; dasar sistem penanggulangan bencana; pengelolaan risiko bencana; kesiapsiagaan darurat; dan kesiapsiagaan pemulihan.

Zakiyah menerangkan, hasil evaluasi PKD ini dapat mencerminkan tingkat ketangguhan masyarakat desa dan dapat dijadikan identifikasi awal penerapan SNI 8357:2017 di desa-desa rawan bencana Tsunami.

“PKD ini merupakan evaluasi awal. Selanjutnya, BSN bersama dinas terkait dapat melakukan survey langsung ke lapangan untuk verifikasi data, dan melakukan pendampingan terhadap desa-desa tersebut agar dapat menjadi Desa Tangguh Bencana,” jelasnya.

Sosialisasi SNI terkait kebencanaan juga akan terus dilakukan baik terjun langsung ke lapangan maupun melalui pemberitaan di media massa. (ang)

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.