Brebes Ditantang Raih WTP Tahun Depan

Brebes menjadi satu-satunya daerah di Jateng yang belum mendapat penilaian tertinggi dari BPK tersebut.

SUKOHARJO – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta Kabupaten Brebes berupaya serius agar memperoleh penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Gubernur Ganjar Pranowo menyerahkan penghargaan kepada sejumlah OPD di acara Gelar Pengawasan Daerah di Hotel Best Western Premier Solo Baru, Sukoharjo, Rabu (9/10/2019). Foto: dokumentasi

Kabupaten yang berada paling barat dari Provinsi Jawa Tengah ini menjadi satu-satunya daerah di Jateng yang belum mendapat penilaian tertinggi dari BPK tersebut.

‘’Dari 35 Kabupaten/Kota di Jateng, hanya Brebes yang belum WTP. Brebes harus didampingi agar bisa memperoleh predikat WTP seperti daerah lainnya,’’ kata Ganjar saat acara Gelar Pengawasan Daerah Provinsi Jateng di Hotel Best Western Sukoharjo, Rabu (9/10/2019).

Ganjar menargetkan tahun depan Brebes harus meraih predikat WTP dari BPK. Meskipun memiliki wilayah yang cukup luas dan masalah yang kompleks, tidak boleh menjadi alasan tidak memperoleh WTP. Syaratnya, semua lini harus didorong untuk bergerak menjadi lebih baik dan melakukan upaya percepatan.

‘’Brebes harus didorong pada nilai-nilai pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta membangun sistem integritas yang baik. Saya minta inspektorat mendampingi Brebes agar segera mendapat hasil positif,’’ tegasnya.

‘’Mudah-mudahan ada dukungan dan kerjasama yang baik dari Brebes untuk mereka mau mendorong dan membuat tim khusus,’’ tambahnya.

Peluncuran Aplikasi e-Takon

Dalam acara Gelar Pengawasan Daerah Provinsi Jateng yang digelar oleh Inspektorat Jateng itu, turut diluncurkan pula aplikasi e-Takon. Aplikasi khusus yang dibuat sebagai pemandu tentang pengelolaan pemerintahan agar tidak terjadi penyimpangan itu dibuat untuk memudahkan daerah di Jateng mengelola pemerintahan.

‘’Aplikasi ini kami buat sebagai tempat konsultasi bagi daerah serta para pegawai negeri sipil mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Memang kami buat khusus untuk pegawai pemerintahan sebagai penunjang terwujudnya good goverment,’’ kata Kepala Inspektorat Jateng, Hendri Santosa.

Hendri menerangkan, dalam aplikasi tersebut, semua hal terkait pengelolaan pemerintah dapat dikonsultasikan. Nantinya, dalam waktu 1×24 jam, keluhan dan konsultasi akan ditindaklanjuti.

‘’Aplikasi ini kami buat agar tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan. Jadi, kalau ada permasalahan tentang pengelolaan daerah, dapat memanfaatkan aplikasi ini sebagai ruang konsultasi,’’ tandasnya. (duh)

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.