Branding Caleg di Angkutan Umum Siap-siap Kena Sanksi

Angkutan umum merupakan fasilitas publik yang harus steril dari aktivitas kampanye politik.

SUKOHARJO –¬†Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo mengingatkan calon legislatif agar tidak melakukan “branding” di angkutan umum. Jika masih ada yang melanggar, mereka bisa dikenai sanksi.

Rapat Koordinasi penertiban atribut kampanye oleh Bawaslu bersama dengan Satlantas Polres Sukoharjo, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan KPU Sukoharjo, Selasa (4/12/2018). Foto: metrojateng.com

“Kami bersama instansi terkait akan melakukan razia soal branding di angkutan pelat kuning ini. Branding di angkutan umum bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018,” jelas anggota Divisi Sengketa Bawaslu Sukoharjo Eko Budiyanto, Selasa (4/12/2018).

Eko mengaku berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Satlantas, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan juga KPU. Soal larangan tersebut, Komisioner Bawaslu Sukoharjo ini menegaskan, angkutan umum merupakan fasilitas publik yang harus steril dari aktivitas kampanye politik.

Sesuai Pasal 51 ayat 2 huruf d PKPU 23/2018 tentang Kampanye Pemilu menjelaskan branding diperbolehkan untuk mobil pribadi. Selain itu, juga mobil pengurus partai politik berpelat hitam.

Eko menegaskan, untuk pelanggaran tersebut sanksi tidak hanya diberikan kepada pemilik kendaraan, tapi juga calon yang memasang gambar. “Berdasarkan¬†data dari Dinas Perhubungan (Dishub) ada 40 angkutan di Sukoharjo. Nantinya akan dilakukan pengecekan di titik pemberhentian,” pungkasnya. (MJ-28)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.