BPN Banyumas Belum Terima Berkas Sertifikat Warga Purwanegara

Komisi A DPRD Kabupaten Banyumas akan meminta klarifikasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan pengurusan sertifikat di Kelurahan Purwanegara.

BANYUMAS – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyumas belum menerima berkas sertifikat milik Warga Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara. Padahal mereka sudah mengajukan lewat perangkat kelurahan setempat sejak empat tahun silam.

Sertifikat tanah Banyumas
Warga Kelurahan Purwanegara saat mengadu ke Komisi A DPRD Banyumas. Foto: metrojateng.com

Dikonfirmasi terkait persoalan tersebut, Kepala Kantor BPN Kabupaten Banyumas Muhamad Fadhil mengatakan dalam daftar pengurusan sertifikat di BPN belum ada atau belum masuk nama-nama warga Kelurahan Purwanegara. Menurutnya, kalau memang sebelumnya sudah pernah dilakukan pengukuran oleh petugas BPN, mungkin petugas tersebut tidak mengantongi surat tugas secara resmi.

“Saya sudah cek. Kalau memang benar sudah dilakukan pengukuran dari BPN, pasti sudah masuk daftar pengurusan sertifikat. Tapi nyatanya belum ada, mungkin ada kerja sama antara perangkat kelurahan, pamong desa, serta petugas BPN untuk melakukan pengukuran tapi tanpa surat tugas resmi dan berkasnya tidak didaftarkan ke BPN,” katanya, Kamis (2/8).

Fadhil menambahkan, untuk mengetahui sertifikat sudah didaftarkan atau belum, warga bisa datang ke Kantor BPN dan menunjukkan kuitansi pendaftarannya. “Tapi, kalau tidak ada bukti kuitansi pendaftarannya, tidak mungkin bisa dilacak,” terangnya.

Berkaitan dengan prosedur pengurusan sertifikat, Fadhil menjelaskan sesuai SOP peraturan Kepala BPN No 1 tahun 2010, pengurusan pembuatan sertifikat dari Letter C hanya membutuhkan waktu kurang lebih 100 hari selesai.

Sedangkan, untuk pengurusan sertifikat tanpa pengukuran seperti pemecahan sertifikat, hibah, balik nama, jual beli, roya peningkatan HGB di bawah 200 meter atau sama dengan 200 meter hanya diproses dalam waktu sehari. “Untuk pengurusan sertifikat sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu bertahun-tahun,” jelasnya.

BACA JUGA: Sudah Bayar Jutaan, Empat Tahun Sertifikat Tanah Belum Kelar

Fadhil pun mengimbau kepada masyarakat untuk mengurangi memberikan kepercayaan kepada perantara, agar tidak lagi terulang seperti yang dialami warga Kelurahan Purwanegara. “Perantara yang dimaksud seperti, notaris, perangkat desa/kelurahan, PNS BPN, atau lainnya. Mulai untuk melakukan pengurusan sertifikat sendiri ke kantor BPN, mudah dan cepat,” pungkasnya.

Mengadu ke Dewan

Sementara, sebanyak 15 warga Kelurahan Purwanegara akhirnya mengadukan permasalahan berlarutnya pengurusan sertifikat ke Komisi A DPRD Kabupaten Banyumas. Belasan warga tersebut, ditemui Sardi Susanto Ketua Komisi A, Rabu (1/8).

Sardi mengku sudah mengumpulkan bukti-bukti berupa kuitansi pembayaran atau data lainnya yang diberikan kepada perangkat Kelurahan Purwanegara yang mengurusi saat itu. “Saya sudah menerima sekitar kurang lebih 15 warga Kelurahan Purwanegara. Selanjutnya kami akan memanggil pihak-pihak yang menurut warga merupakan kunci persoalan tersebut,” katanya. 

Rencananya, nama-nama tersebut akan dipanggil untuk dikonfirmasi terkait kuitansi dan sejumlah pengurusan sertifikat yang empat sampai lima tahun belum selesai, termasuk Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyumas. Pemanggilan akan dilakukan Jumat (3/8) besok.

Saat ini Komisi A akan melakukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut dari bukti-bukti dokumen yang sudah ada. “Bukti ini sementara akan menjadi dasar untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Kuitansi yang ada tertera biaya dari Rp 2-3,5 juta. Selain itu juga, sebagai dasar saat mengundang mereka yang memfasilitasi pembuatan sertifikat ini. Perangkat Kelurahan yang disebut warga bernama Siswoyo, Suharsono Camat Kecamatan Purwokerto Utara, dan Kepala BPN Banyumas,” jelasnya.(MJ-27)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.