BPJS Kesehatan Gelar Rakor Bersama Badan Usaha

– RAKOR- BPJS Kesehatan Cabang Semarang dan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang menggelar Rapat Koordinasi Perlindungan Tenaga Kerja di kota Semarang yang dihadiri juga oleh 74 perwakilan badan usaha. Foto : ist/metrojateng.com

 

SEMARANG– Memasuki triwulan ketiga, BPJS Kesehatan Cabang Semarang dan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang menggelar Rapat Koordinasi Perlindungan Tenaga Kerja di kota Semarang yang dihadiri juga oleh 74 perwakilan badan usaha.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang I, Gusti Ayu Mirah S mengatakan, terhitung sejak Agustus, pencapaian kepesertaaan Pekerja Penerima Upah (PPU) di kota Semarang mencapai 654.105 dan kabupaten Demak mencapai 238.401, dengan total kepesertaan dari seluruh segmen kepesertaan telah mencapai 2.626.007 peserta.

“Tujuan dilaksanakannya pertemuan koordinasi ini untuk menjaring masukan-masukan dari perwakilan badan usaha, sehingga kami dapat meningkatkan pelayanan kepesertaan maupun pelayanan kesehatan secara komprehensif,” katanya.

Menurutnya, melalui program Jaminan Kesehatan Nasional –Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), pekerja yang telah diberikan jaminan pelayanan kesehatan tentunya akan meningkatkan kualitas hidup, sehingga berdampak pada produktivitas pekerja diperusahaan semakin meningkat.

“Melalui forum koordinasi ini, diharapkan bisa membentuk komunikasi yang baik antara BPJS Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang terkait pelaksanaan program JKN-KIS di kota Semarang,” ungkapnya.

Dalam acara tersebut, terdapat tiga jenis kepatuhan yang dibahas. Pertama, kepatuhan badan usaha untuk mendaftar sebagai peserta JKN-KIS. Ke¬dua, mendaftarkan seluruh kar¬yawannya dan yang terakhir adalah kepatuhan dalam hal pembayaran iuran.

“BPJS Kesehatan itu bertujuan agar semua pekerja pekerjanya terjamin kesehatannya, dengan kondisi pandemi Covid 19 ini maka regulasi terkait jaminan kesehatan tenaga kerja tidak mengalami perubahan,” tutur Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, Sutrisno.

Sutrisno mengungkapkan, program JKN-KIS yang ada di Indonesia ini, pemerintah memberikan kenyamanan bagi semua warga negara, baik yang sehat maupun yang sakit memperoleh hak dan kewajiban yang sama. Oleh karenanya, ia pun mengajak untuk seluruh badan usaha mendaftarkan dan membayarkan iurannya.

“Program JKN-KIS ini dengan membayar iuran yang minim peserta mendapatkan pelayanan yang maksimal,” ujarnya.

Sebagaimana dengan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan bahwa setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 hak pekerja/ buruh untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kesehatan kerja.(eff)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.