BPJS Kesehatan-BPJS Ketenagakerjaan Kolaborasi Garap Program Jaminan Sosial

Ruang lingkup kerja sama meliputi percepatan perekrutan peserta program jaminan sosial dengan sosialisasi bersama kepada masyarakat.

SEMARANG – BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bersinergi untuk menggarap program jaminan sosial di Kota Semarang. Kedua badan hukum publik itu akan berupaya melakukan pembinaan dan peningkatan kesadaran serta kepatuhan masyarakat melalui instansi terkait.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang Agus Purwono (kanan) dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Pemuda Suwilwan Rachmat bersinergi menggarap program jaminan sosial bersama, Rabu (19/6/2019). Foto: metrojateng.com/dok Istimewa

Selama ini BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan memiliki program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Jaminan Kematian (JKM), Program Jaminan Hari Tua (JHT), Program Jaminan Pensiun (JP).

Untuk mengoptimalkan sinergi dan koordinasi dalam efektivitas program jaminan sosial, maka kedua instansi BPJS ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama antara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang Agus Purwono dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Pemuda Suwilwan Rachmat, Rabu (19/6/2019).

“Ruang lingkup kerja sama meliputi percepatan perekrutan peserta program jaminan sosial dengan sosialisasi bersama kepada masyarakat, advokasi pemerintah daerah serta optimalisasi forum komunikasi. Kami juga sepakat untuk saling menukar dan memanfaatkan data kepesertaan Badan Usaha Swasta,” ungkap Agus.

BPJS Kesehatan Cabang Semarang memiliki wilayah kerja Semarang dan Demak sedangkan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Pemuda memiliki wilayah kerja Semarang dan Kendal. Demi meningkatkan cakupan peserta dan upaya penegakan kepatuhan di wilayah Semarang, maka perlunya adanya kesepakatan teknis pelaksanaan tersebut.

“Per 1 Juni 2019 jumlah kepesertaan JKN-KIS di wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Demak telah mencapai 2.846.165. Diharapkan dengan adanya kerja sama ini, maka dapat dilakukan kroscek data terutama bagi badan usaha yang belum mendaftarkan pesertanya baik dalam program JKN-KIS maupun Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Sementara itu, kedua pihak BPJS lebih optimistis dan berkomitmen melakukan koordinasi secara kolaboratif terkait pelaksanaan program jaminan sosial.

“Kami senang dan sangat mengapresiasi atas kerja sama ini. Semoga nantinya, kerja sama yang dibangun tidak hanya terbatas dalam ruang lingkup yang telah disepakati saja, tapi juga dapat meningkatkan produktivitas antar instansi,” kata Suwilan. (ang)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.