BNN: Narkoba Tak Bisa Diselesaikan dengan Hukum Pidana

Permasalahan penanggulangan narkoba perlu sinergi berbagai pihak, termasuk masyarakat. Tak bisa selesai hanya dengan proses hukum.

Suasana FGD bertajuk Jateng Darurat Narkoba, di Lantai IV Gedung DPRD Jateng, Kamis (14/3/2019). (Fariz Fardianto/metrojateng.com)

 

SEMARANG – Penyusunan Perda Narkoba saat ini terus dimatangkan. Para legislator di Jawa Tengah sedang gencar merancang draf Perda dengan melibatkan BNN untuk menyusun aturan-aturan yang akan diterapkan.

Kepala BNNP Jateng, Brigjen Pol Muhammad Nur, mengatakan Perda Narkoba saat ini cukup penting untuk disahkan. Sebab, era digitalisasi telah mengubah perilaku generasi milenial menjadi seba instan dengan mengedepankan kecanggihan teknologi.

“Generasi 80’an dulu suka mainan mobil plastik dan sebagainya. Sekarang mainan tersebut sudah menghilang. Kebanyakan bermain game. Nah, perubahan perilaku juga dialami generasi yang hidup di masa kini. Maka dari itulah, tidak ada salahnya bila Perda Narkoba dirancang untuk mencegah penyalahgunaan obat-obatan terlarang,” ujarnya, dalam FGD bertajuk Jateng Darurat Narkoba, di Lantai IV Gedung DPRD Jateng, Kamis (14/3/2019).

Ia mencontohkan di Bali, proses rehabilitasi masih ditanggung swadaya masyarakat. Bahkan, ada jebolan kampus dari Amerika Serikat yang rela menjadi donaturnya.

“Makanya, penanggulangan bencana ini tidak bisa dilepaskan dari sumber pendanaan dari pemerintah. Hukum pidana tidak bisa menyelesaikan masalah (narkoba) ini. Contoh lainnya, ketika ada permintaan dari OPD melaksanakan tes urine. Tetapi BNNP tidak punya alat yang mencukupi,” bebernya.

Ia menyatakan Perda Narkoba nantinya bisa digunakan sebagai payung hukum untuk pelaksanaan penanggulangan narkoba sekaligus penindakan kepada para pelakunya. (far)

 

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.