Blangko Habis, Puluhan Ribu e-KTP Warga Boyolali Ngantri Dua Bulan

image

BOYOLALI – Masyarakat Boyolali yang ingin memohon Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) atau yang lebih sering disebut e-KTP, harus bersabar. Mereka yang memohon hari ini, harus menunggu dua bulan lagi untuk mendapatan salah satu administrasi kependudukan tersebut. Bahkan hingga Kamis (21/7), sudah sekitar 27.700 pemohon yang masuk daftar tunggu mendapatkan e-KTP. 

Menumpuknya pemohon yang tidak bisa mendapatkan langsung KTP elektronik itu karena blangko e-KTP yang habis sejak sebelum Lebaran lalu. Selain itu, jumlah pemohon juga melonjak drastis hingga akhir Lebaran. Meski blangko KTP-El saat ini kosong, namun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Boyolali tetap melakukan perekaman bagi pemohon KTP-El. Hanya saja, kartu identitas kependudukan itu baru bisa dicetak dan diterima pemohon dua bulan mendatang. 

Kepala Disdukcapil Boyolali, Agus Santoso, mengatakan kondisi kekurangan blangko KTP-el tidak hanya terjadi di Boyolali. Tetapi juga di daerah lain seluruh Indonesia. Masalahnya ada pada distribusi blangko dari pusat yang tersendat. Sehingga ribuan pemohon yang belum mendapatkan KTP-El pun menumpuk. 

Sebelum Lebaran lalu, jelas dia, ada 47.000 lebih permohonan KTP-El. Sebagian sudah dicetak dan saat ini tinggal 24.225 yang belum terselesaikan. Sedangkan pasca Lebaran ini hingga Selasa (19/7), sudah sebanyak 3.475 permohonan. Sehingga total ada 27.700 pemohon saat ini harus “Inden” KTP Eleltronik. Mereka masuk daftar tunggu untuk mendapatkan KTP-El. “Perekaman setiap pemohon sudah, tinggal mencetak KTP-El saja,” ujarnya kepada wartawan. 

Menurut dia, sebelum hingga pasca Lebaran, pemohon KTP-El meningkat 100%. Kebetulan juga bersamaan lulusan Sekolah. Setiap hari jumlah pemohon bisa mencapai 300 pemohon. Sedangkan di hari biasa, sekitar 150-200 pemohon/hari. Jumlah tersebut belum termasuk warga pendatang maupun yang pindah alamat yang rata-rata 100 orang/hari.

Mengatasi kekosongan blangko KTP elektronik itu, lanjut Agus, Disdukcapil menerbitkan surat keterangan sementara agar warga tetap bisa mengurus berbagai keperluan yang membutuhkan admistrasi kependudukan. 

Hanya saja, sesuai ketentuan surat keterangan pengganti e-KTP hanya berlaku 10 hari, sehingga memang diperuntukkan bagi kebutuhan-kebutuhan mendesak. “Namun surat keterangan sementara tersebut sama fungsinya dengan KTP. Jadi warga tidak perlu resah dengan kekosongan ini. Sementara bisa menggunakan surat keterangan yang kami keluarkan,” tandasnya. (MJ-07) 

 

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

+ 77 = 83

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.