Berada di Jalur Strategis, Pelabuhan Indonesia Terancam Dikuasai Asing

Pelabuhan yang dimiliki Indonesia harus bisa dikelola dan dibangun sendiri untuk mewujudkan kedaulatan bangsa.

SEMARANG – Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Rizal Ramli mengusulkan kepada pemerintah agar pelabuhan di Indonesia, terutama yang berada di jalur strategis tidak diserahkan ke asing seutuhnya. Hal itu demi mewujudkan dan menjaga kedaulatan bangsa.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Rizal Ramli menjadi pembicara pada Seminar Nasional Integritas Politik Mahasiswa di Tengah Badai Politik Rente di Universitas Muhammadiyah Semarang, Jumat (15/3/2019). Foto: metrojateng.com/anggun puspita

“Pelabuhan yang dimiliki Indonesia harus bisa dikelola dan dibangun sendiri untuk mewujudkan kedaulatan bangsa. Hal itu telah kami lakukan saat saya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman,” ungkapnya di sela Seminar Nasional Integritas Politik Mahasiswa di Tengah Badai Politik Rente di Universitas Muhammadiyah Semarang, Jumat (15/3/2019).

Menurut dia, seperti Selat Malaka, banyak yang mau untuk membuat pelabuhan besar di sana.

“Sebut saja Amerika atau Tiongkok menginginkan buat pelabuhan di sana, tapi ya kita nggak kasih, karena kita nggak ingin, alur choke point kita satu lewat Selat Malaka, dua Selat Lombok, satu lagi Timur. Tiga jalur ini kita nggak boleh kasih kesempatan untuk asing menguasai,” jelasnya.

Menurut Rizal, saat ini kebijakan yang dikeluarkan pemerintah justru lebih condong pada Tiongkok.

“Contohnya dapat dilihat dari tindakan pemerintah seperti yang terjadi pada Negara Srilanka dalam pembangunan pelabuhannya. Pada tahun 2017 silam, negara di pulau sebelah utara Samudera Hindia itu harus merelakan pelabuhannya, Hambantota dikelola Tiongkok. Akibat pembangunannya dilakukan dengan cara mengutang kepada Negeri Tirai Bambu dan ujung-ujungnya tidak bisa membayar hutangnya,” tutur mantan Menteri Keuangan itu juga.

Maka itu, lanjut dia, kenapa kita memerlukan perubahan untuk mengembalikan maksud dan tujuan dari Undang-undang Dasar. Bahwa Indonesia di kawasan ini harus netral, bebas aktif, memperjuangkan perdamaian dan kemakmuran.

“Indonesia wajib lepas dari permainan macam itu. Dengan cara tak memberikan sedikitpun kesempatan pada para negara adidaya menguasai jalur strategis maritim Indonesia,” tandasnya. (ang)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.