Bea Cukai Bongkar Upaya Peredaran Pisau Cukur Palsu Impor Dari china

Diduga Sudah Berlangsung 4 Tahun

Lindungi HKI- Tim gabungan Bea Cukai berhasil gagalkan upaya peredaran pisaubcujur paksu dari China. (tya)

SEMARANG, METROJATENG.COM- Bea Cukai kembali mengamankan ratusan ribu kepala pisau cukur dan tangkainya bermerek Gillette yang diduga palsu. Adanya dugaan pemalsuan ini pihak PT Procter & Gamble (P&G) pun meminta kasus tersebut diusut.

Kepala KPP Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, Anton Martin mengatakan saat ini tengah dilakukan penegahan. Ada 185 karton yang berisi 390 ribu tangkai cukur dan 521.280 kepala pisau cukur.

“Bea Cukai menggagalkan upaya pemasukan barang impor tiruan yang diduga melanggar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI),” kata Anton dalam konferensi pers di Tempat Penimbunan Pabean Bea Cukai Tanjung Emas Semarang, Senin (26/10).

Menurut Anton ada 185 karton berisi alat cukur merek Gillette. Produk tersebut ditemukan 7 Oktober 2020 yang diimpor oleh PT LBA dari China.

Ia menjelaskan awalnya ada informasi soal temuan tersebut dan ditindaklanjuti dengan memberikan notifikasi ke pihak P&G. Koordinasi dilakukan sehingga selain penegahan juga dilakukan penangguhan sementara ke Pengadilan Niaga Semarang.

“Pada tanggal 19 Oktober 2020, Pengadilan Niaga Semarang mengabulkan permohonan penangguhan sementara tersebut dan ditindaklanjuti oleh right holder dengan mengajukan jadwal pemeriksaan fisik bersama kepada Bea Cukai Tanjung Emas,” jelas Anton.

Anton menyampaikan penindakan tersebut tidak lepas dari peran right holder dalam hal ini PT P&G Home Products Indonesia yang sudah melakukan rekam dalam sstem CEISA Hak Kekayaan Intelektual (HKI). “Dengan adanya sistem ini, Bea Cukai segera memberikan notifikasi kepada right holder apabila terjadi dugaan importasi atau eksportasi barang yang melanggar HKI,” tandasnya.

Oleh karenanya, penindakan atas barang impor/ekspor yang melanggar HKI sangat penting dalam melindungi industri dalam negeri terutama right holder maupun industri kreatif dalam negeri agar dapat tumbuh dan memiliki daya saing sehingga dapat berkontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak. Selain itu, hal ini juga membuktikan bahwa Indonesia sangat concern terhadap perlindungan HKI sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dunia internasional dan menambah poin Indonesia agar dapat dikeluarkan dari priority watch list United States Trade Representative (USTR) untuk isu perlindungan HKI.

Kementerian/Lembaga dan aparat penegak hukum mutlak diperlukan untuk membuktikan keseriusan pemerintah dalam perlindungan HKI, termasuk peran serta aktif dan kesadaran masyarakat khususnya right holder untuk melakukan rekordasi merek/hak cipta ke Bea Cukai, sehingga tindakan secara ex-officio dapat segera dilakukan tanpa harus menyampaikan aduan karena pemalsuan HKI tidak hanya berdampak buruk bagi sektor industri, namun juga bagi kesehatan konsumen (contoh: obat dan kosmetik palsu) dan keselamatan
konsumen (contoh: sparepart palsu) bahkan dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan bagi kejahatan terorganisir dan terorisme.

Sementara itu Nararya Soeprapto selaku Direktur PT P&G Home Products Indonesia menjelaskan ada beberapa indikasi barang tersebut palsu, yang pertama yaitu pengemasan pengiriman yang jelas berbeda yaitu kepala dan gagang pisau cukur terpisah kemudian dikemas dalam kardus tanpa tulisan merek bahkan gagang pisau cukur berantakan di dalam kardus.

“Kalau lihat boks itu kami tidak pernah jual dalam bentuk boks seperti itu. Produk kami selau rapi dan dalam plastik. Beberapa hal lain, kami hanya dari satu pelabuhan kalau ada masuk dari pelabuhan lain kami minta tolong Bea Cukai notifikasi,” jelas Nararya.

Diduga, lanjut Nararya, produk tersebut sudah beredar di toko kecil dan pasar di Indonesia. Terindikasi setidaknya sudah ada sejak 4 tahun lalu. Namun untuk perkiraan kerugian, masih dihitung.
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Andreas Purwantyo Setiadi saat ini proses di Pengadilan Niaga masih berlangsung. Sidang dengan agenda putusan akan digelar pekan depan.

“Apa yang kita dapatkan, apa yang kita lihat, apa yang apa yang kita periksa akan putuskan pada sidang di Pengadilan, dilaksanakan hari Senin 2 November 2020,” kata Andreas.(tya)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.