Bawaslu Sukoharjo Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Regulasi Rekrutmen Anggota PPK

KPU dinilai telah melanggar Surat Edaran Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 5 November 2018

SUKOHARJO – Dinilai tak transparan dan melanggar regulasi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo menggelar sidang dugaan pelanggaran proses rekrutmen penambahan dua anggota Panitia Pengawas Kecamatan (PPK), Kamis (29/11/2018).

Sidang dugaan pelanggaran proses rekrutmen penambahan dua anggota PPK di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Kamis (29/11/2018). Foto: metrojateng.com

Sidang digelar berdasarkan laporan salah seorang warga, Bayu Sapto Nugroho. Jalannya sidang pemeriksaan dipimpin ketua majelis hakim yang diketuai Bambang Muryanto dengan anggota majelis hakim, Rochmad Basuki, Eko Budiyanto, Muladi Wibowo, dan Uswatun Mufidah.

Agenda sidang kali ini yakni mendengarkan tuntutan pelapor. Materi kasus dugaan pelanggaran administrasi proses seleksi penambahan anggota PPK dibacakan secara bergantian.

Bayu menilai KPU telah melanggar Surat Edaran Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 5 November 2018 Perihal Surat Edaran tentang proses penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah. Menurut Bayu, PPK Pilgub 2018 di masing-masing kecamatan sudah memenuhi syarat administrasi termasuk jumlahnya, dan tinggal memanggil PPK yang sedang tidak bekerja.

Dalam regulasi itu, disebutkan proses seleksi penambahan anggota PPK dilakukan dengan verifikasi terhadap peserta. Kuat dugaan pelanggaran administrasi rekrutmen penambahan anggota PPK pada saat tahap wawancara. Peserta yang mengikuti tahap wawancara diundang KPU bukan melalui surat resmi melainkan hanya melalui telepon.

“Tidak ada publikasi hasil proses seleksi, tidak ada berita acara proses seleksi administrasi dan seleksi berkas,” papar Bayu.

Bayu meminta untuk membatalkan Surat Edaran Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 5 November 2018.

Dalam proses sidang ini Ketua KPU Sukoharjo, Nuril Huda meminta sidang untuk ditunda. Sidang sendiri akan dilakukan kembali pada Senin (3/12) dengan agenda mendengarkan laporan KPU Sukoharjo juga keterangan dari saksi.

“Kami tidak memiliki cukup waktu untuk mempelajari tuntutan, karena surat datang terlalu sore, sehingga kami belum melakukan koordinasi,” kata Nuril. (MJ-28)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.