Bawaslu Izinkan Tiga Pemantau Asing Ikut Awasi Pemilu

Bawaslu menyatakan ketiga pemantau asing tersebut telah mengantongi sertifikat akreditasi.

SEMARANG – Bawaslu RI menyatakan bakal memperketat seleksi masuknya para pemantau asing saat kontestasi Pemilu 2019 berlangsung pada 17 April nanti.

Ilustrasi. Foto: metrojateng.com

Ketua Bawaslu RI, Abhan menyatakan sampai saat ini sudah ada tiga pemantau asing yang telah mendapat izin resmi dari pihaknya untuk melakukan pengawasan saat pesta demokrasi 17 April nanti.

“Setiap pemantau asing pasti datang ke Indonesia untuk melakukan pengawasan saat coblosan nanti. Untuk semua lembaga pemantauan asing, kami yang bertugas menyeleksinya apakah layak bertugas ke daerah atau tidak,” kata Abhan usai ikut seminar nasional bertajuk Penegakan Hukum Terhadap Penyebar Berita Hoaks Menghadapi Pemilu 2019, di Wisma Perdamaian, Jalan Imam Bonjol, Semarang, Rabu (27/3/2019).

Ia menyatakan ketiga pemantau asing tersebut saat ini sudah mengantongi sertifikat akreditasi. “Ada yang pemantau asing sudah diakreditasi seperti ASEAN Network for free Election (ANFEL) dan yang lain saya tidak hafal,” katanya.

Ia mengaku tak masalah jika pemantau asing ikut mengawasi jalannya Pemilu. Ia juga mengizinkan KPU untuk mengundang para penyelenggara pemilu dari negara-negara sahabat untuk melihat proses pemilihan presiden dan pemilihan legislatif di sejumlah daerah.

“Yang mengundang KPU. Saya rasa itu bukan jadi masalah buat kami,” terangnya.

Selama masa kampanye terbuka, Abhan mengungkapkan menemukan sejumlah dugaan pelanggaran di beberapa daerah. Di Makassar misalnya, ada massa yang menyusup ke acara kampanye salah satu paslon.

Kemudian ada pula massa yang mengajak anak-anak berkampanye. Dugaan kampanye itu saat ini masih dikaji oleh pihaknya. “Kami sedang mengkaji mendalam apakah massa yang membawa anaknya berkampanye itu murni ada sisi kemanusiaannya atau memang modus saja,” terangnya.

Sejak kontestasi Pemilu 23 September sampai sekarang, ia menemukan 65 ASN yang melanggar kampanye. “Paling banyak pelanggaran administratif,” akunya.

65 ASN itu kini sudah diproses oleh pihak Komisi ASN. “Sanksinya akan diserahkan ke pejabat pembina kepegawaian masing-masing daerah,” ujarnya. (far)

 

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.