Bawaslu: Ganjar Langgar Undang-Undang Pemerintah Daerah

Tim Advokasi BPN Ngotot Ada Pelanggaran UU Pemilu

Tim Advokasi Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi Jawa Tengah memprotes keputusan Bawaslu yang rancu dalam menerapkan aturan pelanggaran kampanye

SEMARANG – Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah menyatakan Gubernur Ganjar Pranowo melanggar Undang-Undang Pemerintah Daerah, lantaran telah mengumpulkan 31 kepala daerah untuk mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf di Hotel Alila Solo. Hal itu ditegaskan oleh Koordinator Divisi Humas dan Antarlembaga Bawaslu Jateng, M Rofiudin.

bawaslu
Koordinator Divisi Humas dan Antarlembaga Bawaslu Jateng, M Rofiudin. (foto: metrojateng/Fariz Fardianto)

Ditemui di kantornya, Jalan Papandayan Semarang, Rofiudin mengatakan sudah mengirimkan surat rekomendasi pelanggaran kampanye kepada Kemendagri per hari ini, Senin (25/2/2019).

 

“Hari ini kita kirimkan suratnya. Ketika ada dugaan pelanggaran terhadap perundang-undangan lainnya, maka kami teruskan kepada pihak lain yang berwenang, dalam hal ini Kemendagri,” ungap Rofiudin.

 

Putusan Bawaslu terkait deklarasi kepala daerah di Solo itu sudah final. Bawaslu tetap pada pendirian awal bahwa kegiatan para kepala daerah, dengan menyebut dirinya sebagai kepala daerah saat deklarasi berlangsung, itu melanggar Undang-Udang Pemerintah Daerah.

 

Pendapat Tim Advokasi BPN

Sedangkan, Tim Advokasi Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi Jawa Tengah memprotes keputusan Bawaslu yang rancu dalam menerapkan aturan pelanggaran kampanye. Perwakilan tim ini mengatakan Ganjar telah melanggar UU Pemilu dan UU Pemda.

prabowo-sandi

Anggota Tim Advokasi BPN Jateng, Listiani. (Foto: metrojateng/Fariz Fardianto)

“Kami menyampaikan keberatan hak koreksi kepada Bawaslu. Hasil pendalaman kami, bahwa Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah di Jawa Tengah tidak hanya melanggar UU Pemda saja, tapi juga melanggar UU Pemilu,” aku anggota Tim Advokasi BPN Jateng, Listiani.

 

Ia menuturkan Ganjar semestinya dijerat Pasal 547 Undang-Undang Pemilu. UU tersebut berbunyi, “setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu pada masa kampanye dapat dipidana penjara maksimal tiga tahun dan denda maksimal 36 juta”.

 

Lalu sesuai pasal 122 Undang-Undang nomor 5 tahun 2015 tentang ASN, Listiani menegaskan bahwa yang dimaksud pejabat negara termasuk kepala daerah tingkat kabupaten wali kota.

 

Merujuk aturan itu, Listiani menilai pelanggaran pidana Pemilu terkait tindakan Ganjar bersama kepala daerah yang melakukan deklarasi untuk paslon nomor urut 01 sudah terpenuhi. Ia menuding para kepala daerah itu telah sengaja menguntungkan salah satu peserta pemilu serta dilakukan pada masa kampanye.

 

“Karena mereka dengan tegas menyebutkan bahwa ‘kami para kepala daerah, bupati/wali kota se Jateng mendukung Jokowi-Ma’ruf’. Dari situ unsur pasal 547 sudah terpenuhi, ” kata dia. (far)

 

 

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.