Baru Disahkan Jokowi, PP Nomor 9 Hambat Laju Ekspor Ikan di Jateng

SEMARANG – Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah menilai pengesahan PP Nomor 9 Tahun 2018 yang baru saja disahkan oleh Presiden Joko Widodo telah menghambat laju ekspor ikan ke sejumlah negara.

nelayan morodemak kembali melaut
Ilustrasi
Foto: metrojateng.com/dok

Menurut Kepala DKP Jawa Tengah, Lalu M Syafriadi, pengesahan PP Nomor 9 telah berupaya melakukan pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri.

“Pelarangan bahan baku ikan termasuk garam itu menyulitkan perdagangan ikan yang akan dilempar ke pasar luar negeri. Banyak eksportir yang menggeluti perdagangan ikan di Jawa Tengah yang belum siap dengan aturan yang disahkan Pak Presiden,” ungkap Lalu, Selasa (3/7).

Ia menyebutkan penggunaan bahan baku garam merupakan hal yang mutlak untuk mendukung aktivitas produksi ikan. Situasi yang dialami para eksportir kian sulit, katanya lantaran di bulan ini terjadi anomali cuaca yang sangat ekstrem. Hal itu cukup mempengaruhi hasil tangkapan ikan di perairan lepas.

“Untuk mendongkrak ekspor kita, maka PP Nomor 9 ini harus dipertimbangkan kembali. Sebab, penurunan ekspor ikan mulai terlihat kurang lebih 10 persen dari kondisi normal. Jika tidak didukung program pemerintah lago, pasti kondisinya semakin menurun,” bebernya.

Lebih jauh, ia menjelaskan hasil tangkap ikan terbesar di Jawa Tengah selama ini berada di kawasan Pelabugan Tegalsari, Klidang Lor Batang, Bajumulyo di Kabupaten Pati dan Pelabuhan Rembang.

Upaya yang ia lakukan untuk menggenjot laju ekspor ialah dengan mempercepat pelayanan yang mengedepankan akses mudah dan berbiaya murah. “Kalau eksekusinya seminggu ya harus seminggu selesai,” tegasnya. (far)

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

69 + = 73

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.