Asiikk…, Mulai 1 September Besok, Sanksi Administrasi Denda Pajak Dihapus

Wal Kkota Semarang Hendrar Prihadi menyapa warga disela sela kegiatannya.

SEMARANG – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi memberikan keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi denda pajak dan pengurangan pokok ketetapan piutang tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kebijakan ini mulai diberlakukan tanggal 1 September besok sampai 31 Desember 2020 mendatang.

Kebijakan tersebut untuk membantu meringankan beban warga masyarakat khususnya di saat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Sebelumnya, wali kota yang akrab disapa Hendi ini juga telah memberikan keringanan pembayaran PBB.

Hendi mengungkapkan, langkah yang ditempuhnya ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Semarang untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

“Keringanan ini harapannya dapat semakin meringankan beban ekonomi warga Kota Semarang di tengah pandemi Covid,” ungkap Hendi.

Lebih lanjut, Hendi meyakini bahwa pandemi Covid-19 tak hanya menimbulkan persoalan di bidang kesehatan semata, tetapi juga ekonomi dan sosial.

Hendi juga menjelaskan jika penghapusan denda akan diberikan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2019. Sedangkan untuk pengurangan pokok piutang tunggakan PBB diberikan dengan besaran pengurangan berjenjang mulai 50 hingga 10%.

Pemberian pengurangan tersebut diberlakukan bagi masa pajak tahun 2015 hingga 2019 dengan perhitungan,

  1. Piutang Tahun 2015 diberikan sebesar 50 % (lima puluh persen);
  2. Piutang Tahun 2016 diberikan sebesar 40 % (empat puluh persen);
  3. Piutang Tahun 2017 diberikan sebesar 30 % (tiga puluh persen);
  4. Piutang Tahun 2018 diberikan sebesar 20 % (dua puluh persen);
  5. Piutang Tahun 2019 diberikan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Sebelumnya, Hendi juga telah melakukan sejumlah kebijakan pengurangan dan penundaan pembayaran pajak. Di antaranya keringanan penundaan setoran pajak untuk hotel, restoran, dan tempat hiburan, serta diskon PBB bagi pembayaran masa pajak tahun 2020. Ditambah lagi denda keterlambatan pembayaran PBB yang jatuh tempo Tahun 2020 juga akan dihapus.

Adanya berbagai kebijakan tersebut, diharapkan Hendi dapat meringankan masyarakat dan pelaku usaha khususnya dalam menghadapi tekanan ekonomi saat ini. Dirinya juga berkomitmen kuat untuk terus mengupayakan kebijakan – kebijakan yang berpihak pada upaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Untuk memudahkan pembayaran, pihaknya juga telah menyiapkan beberapa alternatif pembayaran online melalui aplikasi Gopay, Tokopedia, Indomaret serta jaringan perbankan yakni Bank Jateng, Mandiri, BNI dan BTN.

Sedangkan bagi wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran secara offline akan tetap dilayani melalui Pos Pelayanan PBB wilayah I-IV dan Kantor Bapenda di kompleks Balaikota.*

 

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.