APBD Perubahan Kendal Naik Jadi Rp 91 Miliar

 

KENDAL – Meski pelaksanaan APBD tahun 2017 belum sepenuhnya dilaksanakan, pemerintah Kabupaten Kendal mengajukan perubahan sebesar Rp 91 miliar. Dengan kenaikan ini, APBD Kendal 2017 yang semula sebesar Rp 1,96 triliun menjadi  Rp 2,05 triliun. Rencananya kenaikan tersebut dipergunakan untuk menambah anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan prioritas dan peruntukannya.

Wakil Bupati Kendal Masrur Masykur mengatakan, penyusunan perubahan APBD tahun 2017 didasarkan pada pendekatan anggarannya kinerja. Yakni sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Ia membacakan sambutan bupati dalam rapat paripurna penyampaian rencana anggaran, pendapatan dan belanja daerah perubahan Kabupaten Kendal 2017 dan persetujuan bersama lima Raperda kabupaten Kendal di Gedung Paripurna DPRD Kendal, Selasa (12/9) siang

“Arah kebijakan tahun 2017 yaitu Kendal berkhidmat yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang prima,” kata Masykur.

Peningkatan infrastruktur itu meliputi jalan, jembatan, jaringan irigasi, ketersediaan air bersih, sanitasi dan penanganan kawasan kumuh. Sedangkan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan fokus pada penyediaan teknologi informasi yang menunjang pelayanan serta peningkat akan kualitas sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sementara untuk struktur rancangan daerah ntang perubahan APBD Kendal tahun anggaran 2017 meliputi pendapatan daerah Rp 2,05 triliun. Sedangkan untuk belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2,33 triliun. Sehingga akan terjadi defisit sekitar Rp 278 miliar. Itu akan ditutup dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 297 miliar, dikurangi pengeluaran sebesar Rp 18 miliar. Sehingga ada pembiayaan nero Rp 278 miliar. “Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan nol rupiah,” jelas Masykur.

Sementara itu ada lima Raperda yang telah dibahas oleh Pansus DPRD Kendal dan Pemkab Kendal. Pertama, Raperda tentang pembentukan dana cadangan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Kendal, serta pemilihan kepala desa tahun 2020, dapat langsung ditetapkan menjadi Perda setelah mendapat nomor register peraturan daerah dari gubernur.

Empat Raperda lain yaitu perubahan atas Perda kabupaten Kendal nomor 7 tahun 2016 tentang RPJMD kabupaten Kendal tahun 2016-2021, perubahan Perda kabupaten Kendal nomor 11 tahun 2011 tentang pajak daerah, perubahan kedua atas Perda Kabupaten Kendal nomor 10 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha di Kendal dan perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing di Kendal.

Keempatnya tidak bisa langsung ditetapkan sebagai Perda Kabupaten Kendal. Kendati telah dibawa dan disetujui bersama oleh Bupati Kendal dan DPRD Kendal. “Keempat Raperda ini harus mendapat evaluasi Gubernur Jeteng sebagai wakil pemerintah pusat sebelum ditetapkan Bupati,” imbuh Masykur

Ketua DPRD Kendal Prapto Utono menyampaikan terima kasih kepada semua Pansus yang sudah membahas kelima Raperda tersebut. “Semoga kelima Raperda itu segera disahkan menjadi Perda kabupaten Kendal,” ujarnya. (MJ-01)

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

7 + 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.