Akhir Tahun 2019, BPR Wajib Penuhi Modal Inti Minimum

Di wilayah Jawa Tengah dan DIY, ada sekitar 60 BPR dari 304 BPR yang belum memenuhi aturan itu. 

BANDUNG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi batas waktu pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) agar memenuhi modal inti minimum paling hingga akhir tahun 2019. Kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

Deputi Direktur Manajemen Strategis dan Kemitraan Pemerintah Daerah Kantor OJK Regional 3 Jateng dan DIY, Dedy Patria memberikan materi pada acara Pelatihan Wartawan di Bandung, Minggu (24/2/2019). Foto: metrojateng.com/anggun puspita

Deputi Direktur Manajemen Strategis dan Kemitraan Pemerintah Daerah Kantor OJK Regional 3 Jateng dan DIY, Dedy Patria mengatakan, untuk di wilayah Jawa Tengah dan DIY, ada sekitar 60 BPR dari 304 BPR yang belum memenuhi aturan itu.

“Pada aturan tersebut tertulis hingga batas waktu akhir tahun 2019 setiap BPR wajib memenuhi modal inti sebesar Rp3 miliar. Selanjutnya, hingga akhir tahun 2024 setiap BPR wajib memenuhi modal inti minimal Rp6 miliar,” ungkapnya pada acara Pelatihan Wartawan di Bandung, Minggu (24/2/2019).

Sesuai dengan ketentuan itu, OJK mendorong BPR untuk melakukan ‘action plan’.

“Kami dorong BPR untuk memenuhi syarat itu, salah satunya pemenuhan modal BPR dengan memanfaatkan investor eksisting maupun investor baru,” tuturnya.

Akan tetapi, lanjut dia, jika tidak memungkinkan bagi BPR untuk menambah modal inti, OJK mendorong agar BPR melakukan merger.

Diketahui, dari sekitar 60 BPR yang belum memenuhi modal minimum tersebut, diprediksikan hanya ada lima BPR yang betul-betul kesulitan memenuhinya.

Sementara itu, bagi BPR yang tidak dapat memenuhi aturan tersebut, akan ada beberapa konsekuensi yaitu mengalami penurunan tingkat kesehatan.

“Kondisi ini berdampak pada beberapa sanksi, di antaranya larangan membuka jaringan kantor dan larangan melakukan aktivitas penukaran mata uang asing,” kata Dedy.

Terkait hal itu, BPR dapat memenuhi syarat yang berlaku karena jika harus berhadapan dengan sanksi maka akan mematikan banknya. (ang)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.