AJI Serukan Pembayaran THR untuk Pekerja Media

image
Ilustrasi THR

SEMARANG – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyerukan kepada perusahaan media untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pekerjanya. AJI juga membuka Posko Pengaduan THR Pekerja Media untuk menerima pengaduan dari pekerja media terkait pemberian THR.

Ketua AJI Kota Semarang Muhammad Rofiuddin mengatakan, ?THR merupakan hak normatif yang harus diberikan oleh pihak pengusaha kepada seluruh pekerjanya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengusaha wajib membayarkan tunjangan, baik dalam bentuk uang, ataupun yang disertakan dengan bentuk lain.

“Mereka yang berhak dapat THR yaitu pekerja yang berstatus karyawan tetap dan berstatus kontrak tidak terkecuali jurnalis yang berstatus koresponden, kontributor, dan semacamnya,” katanya, Jumat (26/6).

Menurut Rofiuddin, seruan THR ini berlaku Nasional. AJI Indonesia, ?Federasi Serikat Pekerja Media (FSPM) Independen, dan LBH Pers membentuk pos pengaduan bersama di Sekretariat AJI Indonesia Jl Kembang Raya No 6 Kwitang, Senen, Jakarta Pusat.

AJI juga mengingatkan kepada perusahaan-perusahaan media yang melakukan pemutusan hubungan kerja dalam kurun waktu 30 hari sebelum Lebaran, untuk tetap memenuhi hak THR para pekerjanya. Ketentuan ini telah ditegaskan dalam pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4 Tahun 1994.

Menurut Rofiuddin, pemberian THR kepada jurnalis adalah kewajiban perusahaan media, bukan kewajiban narasumber, pejabat pemerintah, pihak swasta atau pihak-pihak lainnya. Kewajiban itu harus dibayarkan pihak pengusaha kepada karyawannya paling lambat 7 hari sebelum perayaan hari raya Idul Fitri. Bagi perusahaan yang tak sanggup membayar THR, wajib melaporkan ke Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan selambat-lambatnya dua bulan sebelum Lebaran.

Oleh karena itu, AJI ?menghimbau kepada narasumber di pemerintah maupun perusahaan swasta, serta pihak manapun, untuk tidak memberikan THR kepada jurnalis. “Pemberian semacam itu tidak tepat dan tak sesuai Kode Etik Jurnalistik. Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik melarang para jurnalis menerima suap atau sogokan dalam bentuk apapun,” tegas Rofiuddin yang juga jurnalis Tempo itu.

Selanjutnya, kepada Kementerian Tenaga Kerja, AJI meminta agar pegawai pengawas ketenagakerjaan di tingkat kota dan provinsi untuk secara proaktif memantau kepatuhan perusahaan media soal pembayaran THR kepada pekerjanya, serta menindak pelaku pelanggarannya. (byo)

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

90 − = 89

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.