Agar Tenang Melaut, Nelayan Jateng akan Diasuransikan

Aksi demo nelayan Rembang. beberapa waktu lalu. Pemerintah segera merealisasikan wacana asuransi bagi nelayan Jawa Tengah. Foto Metrojateng/Rhobby Sani
Aksi demo nelayan Rembang. beberapa waktu lalu. Pemerintah segera merealisasikan wacana asuransi bagi nelayan Jawa Tengah. Foto Metrojateng/Rhobby Sani

SEMARANG Wacana pemberian asuransi untuk nelayan Jawa Tengah segera terealisasi. Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Gellwynn Jusuf, pihaknya sudah mencoba program asuransi itu di Sumatra Utara dan Kalimantan Barat.

Dari uji coba itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan puas dan akan mengaplikasikan ke seluruh wilayah pesisir di Indonesia. “Segera kami terapkan ke daerah lain, termasuk Jawa Tengah,” kata Gellwynn usai bertemu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Kantor Gubernuran, Senin (16/3).

Tapi ada perubahan soal pembayaran premi asuransi. Sebelumnya pembayaran premi dilakukan pemerintah melalui dana APBN. Namun kini hal itu tidak diperbolehkan sehingga premi harus dibayar oleh nelayan yang bersangkutan. “Saya lupa nominal premi berapa, kalau asuransinya sendiri itu meliputi asuransi kecelakaan dan asuransi jiwa,” ujarnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng Lalu Muhammad Syafriadi menyatakan, asuransi nelayan adalah wujud kehadiran pemerintah dalam upaya menyejahterakan para nelayan. “Nelayan akan tenang melaut karena jika terjadi sesuatu atau musibah, maka keluarga dapat santunan,” katanya.

Tapi untu mewujudkan itu harus melalui beberapa tahap pembicaraan antara eksekutif dan legislatif.

Anggota Komisi B DPRD Jateng Riyono mengatakan, pemerintah harus segera menyusun dan mengesahkan undang-undang tentang perlindungan serta pemberdayaan nelayan. Undang-undang itu akan menjadi payung hukum asuransi nelayan.

Sebab meski sudah ada Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan, namun pada peraturan tersebut tidak mengatur mengenai masalah asuransi nelayan. “Inpres itu hanya memerintahkan menteri hingga kepala daerah untuk mengaturnya dalam peraturan daerah,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Jateng Ahmad Djoemali menyambut baik rencana asuransi nelayan. “Asuransi nelayan itu akan menjadi jaminan sosial yang diberikan pemerintah kepada kami sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan,” katanya. (byo)

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

− 5 = 1

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.