Ada Celah Kelemahan Sistem Katalog Elektronik

Celah korupsi dari e-katalog lewat komunikasi bawah tangan.

SEMARANG- Sistem katalog elektronik atau e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa memiliki kelemahan yang tak bisa dideteksi sistem.

Gubernur Ganjar di sela acara penyerahan WTP bersama perwakilan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Rabu (31/10/2018). Foto: metrojateng.com/Fariz Fardianto

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menilai pemanfaatan katalog elektronik masih memiliki celah untuk dimanfaatkan sebagai tindak korupsi. Celah yang dimaksud Ganjar itu, dengan berkolusi di bawah tangan.

“Kita harus melakukan pertaubatan nasional yang bisa diaplikasikan dengan sistem. E-katalog itu membantu, tapi sudah ada yang menemukan celah korupsi dari e-katalog, yaitu lewat komunikasi bawah tangan,” kata Ganjar, Rabu (31/10/2018).

Peluang korupsi lainnya, tambahnya berada pada ranah pemberian izin, pemberian jabatan, ngakali, bersekongkol yang biasanya lahir dari relasi komunikasi dengan anggota legislatif. “Melencengnya anggota legislatif itu jika ikut bekerja pada ranah eksekutif,” ujarnya.

Ia pun menyatakan di tahun ini terdapat 32 kabupaten/kota plus pemprov di wilayahnya yang meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan. Penghargaan WTP diserahkan Rabu (31/10/2018) di Hotel Novotel, Jalan Pemuda, Kota Semarang.

Kabupaten/kota penerima WTP yakni Pemprov Jateng, Pemkot Pekalongan, Pemkot Surakarta, Pemkot Semarang, Pemkot Salatiga dan Pemkot Magelang. Lalu Kabupaten Semarang, Cilacap, Banjarnegara, Grobogan, Sragen, Karanganyar, Tegal dan Blora.

Kemudian, Pemalang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Pati, Jepara, Magelang, Batang, Kebumen, Demak dan Kudus. Selanjutnya, Kendal, Sukoharjo, Purbalingga, Boyolali, Wonogiri, Pekalongan dan Banyumas.

Ia mengaku senang banyak kepala daerah yang melakukan perbaikan akuntabilitas keuangan daerahnya. Sehingga kesadaran menata pemerintahan masing-masing sudah berjalan dengan baik.

“Saya juga masih belajar pada level desa dan kabupaten. Dari ilmu-ilmu baru yang muncul di dunia. Mau tidak kita melakukan itu? Satu persatu catatan dari Kemenkeu kita perbaiki,” urainya. (far).

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.