6.556 Narapidana di Jawa Tengah Terima Remisi Kemerdekaan

208 Napi Langsung Bebas

Pemberian remisi dilakukan di masing-masing Lapas/Rutan yang ada di Jawa Tengah.

SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Jawa Tengah memberikan remisi kepada 6.556 narapidana, Sabtu (17/8/2019). Ribuan narapidana tersebut tersebar di 44 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lapas/Rutan yang ada di Jawa Tengah. Pemberian remisi tersebut juga menghemat anggaran negara sekitar Rp 9,919 miliar.

Ilustrasi. Narapidana Kedungpane saat mengemasi barang bawaannya menuju LP Nusakambangan. Foto: metrojateng.com/dokumentasi

Pemberian remisi kepada ribuan narapidana terbagi dalam Remisi Umum (RU) I atau tidak langsung bebas sebanyak 6.348 narapidana dan Remisi Umum (RU) II atau langsung bebas sebanyak 208 narapidana.

Rinciannya antara lain penerima remisi 1 bulan sebanyak 1.823 orang, remisi 2 bulan sebanyak 1.396 orang, remisi 3 bulan sebanyak 1.529 orang, remisi 4 bulan sebanyak 1.077 orang, remisi 5 bulan sebanyak 552 orang, dan remisi 6 bulan sebanyak 180 orang.

“Remisi diberikan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-74. Pemberian remisi dilakukan di masing-masing Lapas/Rutan yang ada di Jawa Tengah,” kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Marasidin Siregar, Sabtu (17/8/2019).

Dasar hukum pemberian remisi tersebut adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1) soal hak napi memperoleh remisi; Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi; dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Jelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Berdasarkan data per tanggal 14 Agustus 2019, jumlah penghuni Lapas/Rutan di wilayah Jawa Tengah sebanyak 13.457 orang. Terdiri atas 10.645 orang berstatus narapidana dan 2.812 berstatus tahanan.

Sementara untuk penerima remisi tahun 2019 ini sebanyak 6.556 narapidana dari berbagai kategori kasus. Di antaranya pidana umum sebanyak 5.008 orang, terorisme 23 orang, narkotika 1.449 orang, korupsi 34 orang, pembalakan liar alias ilegal logging 36 orang, ilegal trafficking 4 orang, dan money laundering 2 orang.

Marasidin menjelaskan, narapidana yang menerima remisi harus memenuhi persyaratan. Seperti berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang jalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir dan untuk anak 3 bulan terakhir serta telah ikuti program pembinaan yang diselenggarakan Lapas/Rutan dengan predikat baik.

Untuk narapidana dengan pidana khusus seperti korupsi, terorisme, narkotika dan prekusor narkotika, psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM Berta dan kejahatan transnasional terorganisasi dibagi dalam dua kategori, yaitu PP Nomor 28 Tahun 2006 diberlakukan pada narapidana yang vonisnya sudah inkracht sebelum tanggal 12 November 2012 dan diberikan remisi apabila penuhi syarat berkelakuan baik dan telah jalani 1/3 masa pidana.

Selanjutnya PP Nomor 99 Tahun 2012 berlaku pada narapidana yang vonisnya inkracht setelah 12 November 2012, diberikan remisi apabila penuhi syarat kelakuan baik dan telah jalani 6 bulan maaa pidana.

“Remisi tidak diberikan kepada narapidana yang sedang jalani Cuti Menjelang Bebas, sedang jalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, sedang jalani hukuman disiplin (register F) dan pidana seumur hidup dan pidana mati,” ungkapnya.

Marasidin menambahkan, pemberian remisi tersebut juga berkaitan erat dengan penghematan anggaran negara. Hal ini dikarenakan dengan adanya pengurangan masa pidana maka berkurang juga kebutuhan bahan makanan untuk narapidana.

“Kebutuhan bahan makanan masing-masing narapidana sejumlah Rp 19.000. Nominal itu dikalikan jumlah hari potongan pidana dikalikan jumlah narapidana yang mendapat remisi. Total penghematan anggaran negara terkait remisi tahun ini sekitar Rp 9.919.500.000,” pungkasnya. (aka)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.