39.425 Siswa Miskin Lolos PPDB SMK, Mayoritas dari Pemalang dan Temanggung

SEMARANG – Sebanyak 39.425 siswa miskin diketahui lolos dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) setingkat SMK di Jawa Tengah untuk tahun ajaran 2018/2019. Data yang diperoleh dari Posko Pengaduan Pattiro Semarang, mayoritas siswa miskin yang lolos seleksi masuk SMK berasal dari Pemalang dan Temanggung.

Kepala Ombudsman Jateng Sabaruddin Hulu mengecek langsung pengajuan SKTM di SMAN 15 Semarang. Foto: fariz fardianto

“Mereka mendaftar dengan status dari keluarga miskin. Mereka secara otomatis masuk mengingat adanya peraturan tertentu terhadap calon siswa tidak mampu dalam seleksi PPDB,” ujar M Syofii, anggota Posko Layanan Pengaduan PPDB Jawa Tengah dari Pattiro, Minggu (8/7).

Ia mengungkapkan ada sebanyak 40 persen calon siswa keluarga miskin dari Jumlah total 98.546 kursi di SMK negeri yang tersebar di beberapa daerah. “Jumlahnya sebanyak  39.425 siswa,” katanya.

Menurutnya Pemalang dan Temanggung menduduki peringkat tertinggi sebagai daerah dengan pendaftar keluarga miskin diatas prosentase 60 persen.

Pemalang memiliki pendaftar keluarga miskin sebesar 89 persen, Kebumen sebesar 78 persen, Temanggung sebesar 69 persen, Magelang sebesar 66 persen,  Banyumas sebesar 66 persen, Purworejo sebesar 62 persen, Karanganyar sebesar 61 persen.

Meski begitu, katanya terdapat daerah yang paling sedikit menggunakan kuota miskin yaitu Kabupaten Sragen dan Kota Magelang hanya 14 persen.

Ia mengaku data-data pendaftar keluarga miskin itu ditemukannya saat mengakses website www.jateng.siap-ppdb.com.

“Kebijakan memprioritaskan keluarga miskin ini patut diapresiasi karena terlihat keberpihakan Pemprov Jateng. Hal ini ditambah sanksi yang berat bagi para pemalsu SKTM,” cetusnya.

Terlebih lagi, Pergub Jateng Nomor 64 tahun 2018 juga mengatur tentang PPDB. Dalam pasal 12 ayat (2) misalnya menyebutkan bahwa seleksi PPDB pada tatanan SMA Negeri dan SMK Negeri wajib melaksanakan program ramah sosial yaitu wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling sedikit 20 persen dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima”.

Selanjutnya dalam ayat (3) menyebutkan “ calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sbagaimana dimkasud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh kepala desa dan diketahui camat, atau bukti lain yang diterbitkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah”.

Namun, lanjutnya, melihat besaran jumlah angka miskin perlu dicermati lebih detail terkait asli tidaknya siswa  tidak mampu tersebut.

“Dinas perlu membuat sistem verfifikasi dan vaidasi terhadap siswa miskin dengan melakukan kroscek melalui sekolah,” katanya. (far)

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

+ 80 = 84

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.