Maladministrasi, Bidang Pendidikan dan Pertanahan Paling Banyak Diadukan

ilustrasi

SEMARANG – Kantor Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah selama Januari-Desember 2017 menemukan 234 pengaduan masyarakat terkait maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dari laporan sebanyak itu, ada 67 persen di antaranya telah diusut tuntas. Sedangkan 33 persen di antaranya masih dalam proses pemeriksaan.

“Instansi yang paling banyak dilaporkan secara berturut-turut adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, disusul dengan Kepolisian Resor dan Satuan Pendidikan,” ungkap Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah Sabarudin Hulu, saat menggelar Refleksi Akhir Tahun 2017, di Hotel Gandhika Jalan Pemuda Semarang, Selasa (12/12).

Sabarudin menyebut kasus pelanggaran pendidikan dan pertanahan paling banyak ditemukan di Semarang. Selain itu, kata Sabarudin ada pula pengaduan terkait pelayanan kepolisian, perbankan, kepegawaian dan perizinan.

Ia mengatakan dugaan maladministrasi penyimpangan prosedur dan penundaan yang berlarut-larut oleh instansi terkait masih mendominasi permasalahan pelayanan publik.

“Kami juga menemukan banyak pelaksana pelayanan publik enggan memberikan pelayanan tanpa alasan yang dapat diterima. Padahal, penyelenggara layanan harus hadir sebagai implementasi Program Nawacita Presiden Joko Widodo,” katanya.

Temuan lainnya, kata dia juga muncul di sektor perizinan menara telekomunikasi, penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pelayanan rumah sakit dan pendidikan, proyek infrastruktur negara. Atas temuan tersebut, dirinya mengaku berinisiatif menginvestigasi terhadap  permasalahan penyelenggaraan pelayanan publik.

Pemeriksaan kasus dilakukan dengan permintaan klarifikasi tertulis dan investigasi sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Untuk saat ini, ia mendorong Kepala Daerah dan Pimpinan Instansi Vertikal untuk menyelesaikan laporan dan pengaduan masyarakat. “Kami harap juga komitmennya dalam menindaklanjuti saran korektif dan rekomendasi dari Ombudsman,” tuturnya. (far)

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

19 − 9 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.