KUA-PPAS Belum Diserahkan, APBD Perubahan Tak Kunjung Dibahas

Ilustrasi
SEMARANG – Belum diserahkannya dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2017 oleh Pemerintah Kota Semarang kepada DPRD Kota Semarang sangat disayangkan.
Sesuai amanat UU 32 Tahun 2004 Pasal 183 Tentang Perubahan APBD, padahal seharusnya APBD Perubahan sudah diserahkan ke dewan untuk dibahas bersama pada tiga bulan sebelum anggaran berakhir, yakni September.
Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi mengatakan keterlambatan ini merupakan bukti kelemahan koordinasi antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemkot Semarang.
”Inilah letak kelemahan koordinasi antar SKPD yang dikoordinatori Sekda (Sekretaris Daerah) dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), yang selalu tidak tepat waktu baik seperti kemarin perubahan RPJMD maupun APBD,” ujarnya, Kamis (19/10).
Saat ini sudah hampir mendekati akhir bulan Oktober. Dikhawatirkan keterlambatan ini akan berdampak pada pelaksanaan APBD Perubahan yang kurang dari sebulan.”Jika mendesak seperti ini kegiatan-kegiatan yang dilelangkan tidak mungkin untuk dilaksanakan karena mepetnya waktu, tanggal 15 Desember semua SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) kegiatan harus sudah masuk ke DPKAD (saat ini jadi Bapenda),” katanya.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, idealnya bulan September Rencana Kerja Anggaran (RKA) perubahan harus sudah masuk dan dibahas dewan.Ia mengharapkan, di waktu-waktu mendatang tidak terulang lagi kejadian seperti ini. Seperti ketika APBD Murni tiap tahun sudah dapat dibahas sebelum November.
”Sehingga setidaknya di bulan Desember, sudah dipersiapkan lelang agar tidak selalu ada keterlambatan pelaksanaan kegiatan, sehingga serapan anggaran menjadi lebih baik,” tandasnya. (duh)
Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

− 4 = 5

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.