Denda e-Tilang Bisa Bikin Kaget Jika Kurang Sosialisasi

SEMARANG – Penerapan sistem tilang elektronik (e-Tilang) kembali ditegaskan harus didahului dengan sosialisasi yang maksimal. Supaya masyarakat bisa mengerti dan memahami sehingga tidak kaget ketika tiba-tiba mendapat surat tilang di rumah atau denda ratus ribu saat membayar pajak.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang, Meidiana Kuswara, usai dialog interaktif DPRD Kota Semarang. Dalam dialog yang berlangsung di hotel Pandanaran ini selain Mediana Kuswara ada juga Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Muhammad Khadik dan Kasatlantas Polrestabes Semarang AKPB Yuswanto Ardi.
Menurut Meidiana, Komisi A mendukung rencana sistem e-Tilang menggunakan pengawasan dengan teknologi closed-circuit television (CCTV). Hanya saja pihaknya minta agar langkah tersebut didahului dengan sosialisasi yang maksimal.
Diakui, penerapan tilang secara elektronik sangat diperlukan untuk mendisiplinkan masyarakat.
“Sekarang ini tingkat pelanggaran lalulintas cukup tinggi seiring dengan pertumbuhan kendaraan dan mobilitas warga yang semakin meningkat, kalau hanya mengandalkan tindakan manual seperti sekarang ini tentu jangkauannya terbatas,” ujar politisi asal PDI Perjuangan ini.
Dengan tilang elektronik ini maka akan memudahkan petugas serta memberi jaminan kepastian hukum karena bukti pelanggaran yang kuat. Bukti CCTV, lanjut Mediana Kuswara tentu sangat valid sehingga masyarakat tidak bisa berkelit. Untuk itu sebaiknya masyarakat tidak usah melanggar, lebih baik menaati aturan saja.
“Daripada harus membayar denda, tentu eman-eman. Kebijakan ini bagus, sama seperti kebijakan satu arah yang berhasil memperlancar arus lalulintas, meski harus berputar-putar dulu,” katanya.
Sosialisasi ini sangat penting, karena saat ini hampir semua lapisan masyarakat memiliki kendaraan bermotor.
“Sekarang nyaris tidak ada rumah tangga yang tidak memiliki kendaraan, minimal sepeda motor, jadi sosialisasi sangat penting menyasar seluruh lapisan masyarakat,” katanya.
Sementara itu Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yuswanto Ardi mengatakan, bersama Dishub saat ini sudah melakukan sosialisasi.
Diantaranya dengan memasang spanduk dan juga melalui media massa. “Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Dishub, Kejaksaan Negeri Semarang, Pengadilan, dan Satpol PP, disepakati bahwa mulai 15 sampai 24 September merupakan tahapan sosialisasi,” katanya. (duh)

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

1 + 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.