Dewan Siap Buka Posko Pengaduan e-Tilang

Dialog interaktif DPRD Kota Semarang di Hotel Pandanaran, Semarang, Senin (18/9).

SEMARANG – Pengelolaan aduan dengan diterapkannya sistem tilang elektronik (e-Tilang) perlu dilakukan untuk menampung keberatan masyarakat terkait sistem tersebut. Bila diperlukan juga lebih baik dibuatkan peraturan tersendiri untuk mengelolanya, dalam bentuk peraturan daerah atau perda.
“Pengelolaan dan pembentukan perda ini adalah domain dari DPRD, Dishub dan Satlantas Polrestabes Semarang,” kata perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, Sabarudin, dalam dialog interaktif DPRD Kota Semarang, Senin (18/9).
Dalam dialog yang berlangsung di hotel Pandanaran ini selain Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang, Mediana Kuswara, juga ada Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Muhammad Khadik dan Kasatlantas PolrestabesSemarangAKPB Yuswanto Ardi, sebagai narasumber.
Menurut Sabarudin, pengelolaan aduan diperlukan karena pasti ada banyak laporan dari masyarakat yang masuk. Di Ombudsman sendiri saat ini sudah banyak menerima laporan masyarakat tersebut.
“Banyak laporan ketika mau bayar denda di daerah terdekat tidak ada ATM, sehingga pinjam tabungan saudaranya dan aduan soal yang lainnya,” katanya.Sabarudin juga menilai, sangat baik apabila pengelolaan aduan ini bisa diatur dalam aturan tersendiri yaitu dalam perda. Sebab persoalan keberatan ini termasuk juga dalam hak masyarakat.
Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang Mediana Kuswara menanggapi, pihaknya siap untuk membuka posko pengaduan bagi siapa saja yang merasa dirugikan atau keberatan dengan sistem tilang terbaru itu.
“Kalau soal wacana perda, kami belum berpikir kesana. Kalau dengan sistem ini sudah berjalan dengan bagus, tidak ada masalah yang krusial, saya kira tidak perlu ada perda,” kata Meidiana Kuswara. (duh)

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

56 − = 50

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.