249 CPNS Kabupaten Magelang Resmi Terima SK Pengangkatan

Sesuai penetapan formasi CPNS di tahun 2018, prioritas pemerintah pusat, antara lain, tenaga pendidikan, kesehatan, dan sejumlah tenaga pendukung infrastruktur.

MAGELANG – Ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Magelang resmi menerima SK pengangkatan, Selasa (2/4/2019). Diharapkan, para CPNS ini bisa menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang cerdas dan mempunyai integritas.

Penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada 249 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kebutuhan tahun 2018, oleh Wakil Bupati Magelang, Edi Cahyana, Selasa (2/4/2019). Foto: metrojateng.com/ch kurniawati

“Saya mengucapkan selamat kepada saudara sekalian yang pada kesempatan kali ini telah menerima SK CPNS. Semoga nantinya dapat membawa manfaat yang positif baik bagi diri sendiri maupun masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Magelang,” kata Wakil Bupati Edi Cahyana dalam sambutan yang berlangsung di pendopo Drh Soepardi Kota Mungkid.

Dalam kesempatan tersebut CPNS yang mendapat SK sebanyak 249 orang. Mereka merupakan CPNS kebutuhan tahun 2018.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Magelang, Erie Sadewo menuturkan bahwa sebelumnya sejumlah 249 CPNS tersebut telah mengikuti serangkaian tahapan sesuai dengan ketentuan.

“Masing-masing CPNS ini dengan TMT per 1 Maret 2019. Hanya tentu yang menjadi dasar penggajian mereka adalah surat pernyataan melaksanaan tugas (SPMT), jadi surat pernyataan melaksanaan tugas dari kepala SKPD atau unit kerjanya. Jadi terhitung 1 April 2019 mereka sudah melaksanakan tugas,” jelas Erie.

Erie menambahkan, sesuai penetapan formasi CPNS di tahun 2018, prioritas pemerintah pusat, antara lain, tenaga pendidikan, kesehatan, dan sejumlah tenaga pendukung infrastruktur.

“Jadi ada di lingkup Dinas Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, dan DPUPR, jadi di lingkup itulah yang menjadi dasar pijakan prioritas kebutuhan di tahun 2018,” katanya.

Betapa pun secara jumlah, tambah Erie, hampir semua kapasitas jabatan menjadi sangat terbatas karena laju pensiun tidak sebanding dengan jumlah perekrutan SDM di hampir semua daerah.

Ia berharap, ke depan ada kebijakan-kebijakan yang berdasar pada evaluasi-evaluasi situasional yang memberikan kemungkinan lebih agar proporsi kebutuhan SDM bisa lebih tercukupi.

“Saya kira secara umum hampir di semua SKPD mengalami kekurangan pegawai. Tetapi tenaga-tenaga pendidikan dan kesehatan akan sangat diutamakan karena menyangkut pelayanan dasar. Namun kita juga tidak bisa menampik ada kebutuhan-kebutuhan di Dinas yang lain yang juga tidak kalah pentingnya, seperti Auditor, kemudian tenaga keuangan, tenaga yang menguasai IT, mestinya semua SKPD membutuhkan itu,” katanya.

Saat ini, untuk menutup kekurangan tersebut pemerintah hanya bisa melakukan perekrutan melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Saat ini menurut format di Undang-Undang ASN No 5 tahun 2014, ya hanya ada jalur PNS dan PPPK. Jadi PPPK ini adalah satu-satunya alternatif untuk mencukupi semua tuntutan kebutuhan situasional. Cuma PPPK juga baru kali pertama dilaksanakan di Kabupaten Magelang dan juga belum final selesai,” pungkas Erie. (MJ-24)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.