METROJATENG. COM, JAKARTA – Komisi VI DPR RI mendorong adanya kolaborasi dari industry pupuk, untuk mencapai terwujudnya ketahanan pangan nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rachmat Pribadi, Senin (2/12/2024).
Anggia menyoroti urgensi modernisasi dan kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan efisiensi distribusi serta keberlanjutan sektor pupuk di tengah tantangan global, seperti fluktuasi harga bahan baku dan perubahan iklim.
“Industri pupuk adalah kunci untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan, harus dipastikan ketersediaan pupuk yang memadai, supaya bisa meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman”, ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, Anggia mengapresiasi langkah pemerintah yang menaikkan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2024 menjadi 9,55 juta ton, hampir dua kali lipat dari alokasi tahun sebelumnya sebesar 4,7 juta ton. Anggaran subsidi pupuk juga meningkat menjadi Rp33,78 triliun dari alokasi awal Rp26,68 triliun.
Untuk memastikan subsidi tepat sasaran, lanjutnya, harus dipastikan hanya petani yang memenuhi kriteria tertentu yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi.
“Petani wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN), dan memiliki lahan maksimal dua hektar. Subsidi juga difokuskan pada sembilan komoditas strategis, seperti padi, jagung dan bawang merah”, tegasnya.
Dalam upaya meningkatkan efisiensi, Anggia menyampaikan rencana perubahan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi. Skema distribusi langsung ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) diusulkan untuk menggantikan sistem lama melalui distributor dan kios. Namun, ia mengingatkan bahwa implementasi sistem baru ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kendala baru.
Comments are closed.