Ciptakan Pemilu Damai, Pemprov Jateng Konsolidasikan Partai Politik Peserta Pemilu
METROJATENG.COM, SEMARANG – Menjelang pelaksanaan pemilu 2024, yang semakin dekat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengumpulkan partai politik peserta pemilu 2024 di wilayahnya. Pengumpulan partai politik itu sebagai upaya konsolidasi guna menciptakan pemilu damai.
“Kegiatan yang kami lakukan ini dalam rangka silaturrahmi, dan boleh dikatakan konsolidasi, dalam rangka menciptakan Pemilu 2024 damai di Jateng,” kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana usai acara Pengembangan Indek Demokrasi Jawa Tengah di Hotel Grasia, Kota Semarang, pada Jumat, 12 Januari 2023.
Dalam kesempatan itu, Pemprov Jateng mengundang 18 partai politik. Selain itu juga mengundang Forkopimda, Ketua DPRD, KPU Jateng, dan Bawaslu Jateng.
Nana menyatakan, mendekati pelaksanaan pemilu, tingkat kontestasinya diperkirakan akan semakin meningkat. Oleh karena itu, peningkatan suhu politik ini harus diantisipasi.
Langkah Pemprov Jateng yang dilakukan sebagai upaya antisipasi itu adalah merangkul semua pihak, termasuk partai politik peserta pemilu agar tercipta situasi yang kondusif.
Menurut dia, partai politik memiliki peran penting untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat, sekaligus menciptakan iklim politik yang kondusif.
Apalagi, pada 21 Januari – 10 Februari 2024 nanti sudah dimulai pelaksanaan kampanye dengan metode rapat umum. Oleh karena itu, partai politik didorong mampu mengendalikan simpatisannya.
“Parpol perlu memberikan imbauan-imbauan untuk mengikuti aturan yang ada, dan juga untuk menciptakan pemilu damai tersebut,” jelasnya.
Nana menandaskan, upaya menyukseskan penyelenggaraan pemilu adalah tugas bersama. Baik penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP), pemerintah, TNI, Polri, peserta pemilu, serta masyarakat. Maka, pihaknya senantiasa membangun kerja sama yang solid dengan semua pihak.
Dibeberkan dia, ada empat indikator bahwa pemilu berjalan sukses, yaitu partisipasi masyarakat yang tinggi, kesuksesan di setiap tahapan pemilu, terjaganya iklim yang kondusif, dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat berjalan tanpa gangguan. (tya)