15 Bacalegnya Dicoret, PBB Gugat KPU Banyumas

PBB menargetkan enam kursi di DPRD Banyumas pada Pileg 2019

BANYUMAS – Parta Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Banyumas, menggugat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Banyumas ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banyumas, Selasa (14/8/2018). Gugatan tersebut lantaran 15 bacaleg dari PBB dicoret oleh KPUD Banyumas.

Ketua DPC PBB Banyumas Sutedjo menyerahkan berkas pelaporan gugatan kepada staf Gakumdu Bawaslu Banyumas, Selasa (14/8/2018). Foto: metrojateng.com

Ketua DPC PBB Banyumas, Sutedjo mengatakan, gugatan ini dilakukan karena 15 bacaleg PBB pantas masuk ke Daftar Calon Sementara (DCS). Menurutnya persyaratan 15 bacaleg yang dicoret sudah lengkap.

“Pencoretan yang dilakukan oleh KPUD Banyumas memang berdasarkan aturan undang-undang. Karena pada waktu penyerahan berkas, kita terlambat,” katanya.

Namun, keterlambatan dan kekurangan berkas bacalegnya dikarenakan institusi yang ditunjuk secara resmi oleh KPUD untuk menangani berkas persyaratan belum memberikan hasilnya, sampai batas akhir pengembalian yakni 31 Juli.

“Salah satu contoh, bacaleg kami memeriksakan untuk tes kesehatan. Ada tiga, yaitu narkoba, rohani, dan jasmani. Pada batas akhir pengembalian berkas perbaikan, rumah sakit yang ditunjuk belum menyerahkan hasil tes kesehatan jasmani. Alhasil, hanya dua yang diserahkan, surat kesehatan bebas narkoba dan rohani. Akhirnya, dicoretlah oleh KPUD,” jelasnya.

Dikatakan, sebelum melakukan pelaporan kepada Bawaslu pihaknya sudah melakukan negosiasi dengan KPUD Banyumas. Namun, tetap diarahkan untuk melakukan pelaporan gugatan ke Bawaslu.

“Kami berharap, dari gugatan ini bisa menang dan meloloskan 15 bacaleg kami. Karena dengan target minimal 6 kursi akan sangat sulit diraih jika 15 bacalegnya dicoret,” harapnya.

Terpisah, Ketua KPUD Banyumas Unggul Warsiadi, siap untuk menghadapi gugatan yang dilakukan oleh PBB. “Pada prinsipnya kami siap, karena yang kami lakukan merupakan perintah undang-undang,” katanya.

Menurutnya, KPUD justru mendorong kepada partai yang merasa tidak mendapatkan keadilan untuk melakukan gugatan. “Ruang itu memang diberikan oleh undang undang, memang justru kami mendorong bagi yang tidak puas setelah ada pengumuman dcs silahkan ke panwas. Putusannya lebih fair daripada para partai meminta diskresi tentu saja akan menimbulkan ketidakadilan,” ujarnya.

Sementara, Ketua Bawaslu Banyumas, Yon Daryono mengatakan laporan sudah diterima dan akan dilakukan pengecekan kelengkapannya. Apabila belum lengkap, diminta untuk melengkapi selanjutnya akan dilakukan pemrosesan. Nantinya, kata Yon Bawaslu akan memanggil tergugat yakni KPUD Banyumas untuk dilakukan konfirmasi dan pengugat dari DPC PBB Banyumas. Setelahnya, untuk prosesnya 12 hari.

“Dua hari untuk mediasi, 10 hari untuk adjudikasi. Pemrosesan akan dilakukan mulai 16 Agustus mendatang,” jelasnya. (MJ-27)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.