Home > JATENG RAYA > Walhi: Hakim Kasus Semen Rembang Harus Bersertifikat Lingkungan

Walhi: Hakim Kasus Semen Rembang Harus Bersertifikat Lingkungan

SEMARANG – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, agar ketua majelis hakim yang memeriksa perkara gugatan semen Rembang bersertifikat hakim lingkungan. Permohonan diajukan hari ini (Kamis, 18/9), tepat dengan jadwal persidangan kedua perkara bernomor 064/G/ 2014/PTUN Smg itu. Dalam perkara ini, Walhi adalah pemohon pembatalan surat keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang izin penambangan untuk pabrik semen di Kabupaten Rembang.
Surat keputusan yang menjadi obyek gugatan itu bernomor 668.1/ 17/ Tahun 2012 tentang izin lingkungan kegiatan penambangan PT. Semen Gresik yang kemudian berubah nama menjadi PT. Semen Indonesia. “Hari ini sidang kedua, dengan agenda proses dismissal. Pemeriksaan terhadap gugatan yang masuk ke PTUN Semarang oleh ketua pengadilan,” kata Manager Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi Eksekutif Nasional, Muhnur Satyahaprabu melalui siaran persnya.

Pihaknya menduga, proses perizinan sampai keluarnya izin lingkungan melanggar sejumlah aturan diatasnya. Selain itu terbitnya surat tak disertai partisipasi masyarakat. Padahal itu merupakan syarat mutlak keluarnya izin lingkungan.

Sementara, permohonan Walhi terkait hakim bersertifikat hakim lingkungan itu berdasar keputusan Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang pemberlakuan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup. “Pada Pasal 21 disebutkan bahwa perkara lingkungan hidup pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum dan PTUN harus diadili oleh majelis hakim yang ketua mejelisnya adalah hakim lingkungan hidup,” papar Muhnur.

Hal itu untuk memastikan bahwa perspektif hakim dalam memeriksa perkara lingkungan tidak bias. Dan keputusan majelis hakim kelak tidak mencederai kelestarian lingkungan. “Karena kasus-kasus lingkungan ini bersifat spesifik dan cenderung baru.

Banyak aspek yang membedakan kasus biasa dengan kasus lingkungan hidup. Maka mutlak diperlukan satu pemikiran dan pandangan yang pro terhadap lingkungan untuk melindungi lingkungan dengan menerapkan azas in dubio pro,” demikian Muhnur yang juga salah satu kuasa hukum dari Walhi. (*)

Ini Menarik!

Hadapi Natal dan Tahun Baru, TPID Gelar Operasi Pasar di 58 Titik

Share this on WhatsApp SEMARANG- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah kembali menggelar …

Silakan Berkomentar