Home > JATENG RAYA > EKONOMI BISNIS > Upah Minimum 2018, Apindo Harap Kepala Daerah Taati Aturan

Upah Minimum 2018, Apindo Harap Kepala Daerah Taati Aturan

Frans Kongi (foto: metrojateng.com/Anggun Puspita)

SEMARANG – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah berharap upah minimum baik tingkat Kabupaten/Kota (UMK) maupun provinsi (UMP) tahun 2018 ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Ketua Apindo Jateng, Frans Kongi menilai peraturan tersebut cukup sehat diterapkan, baik bagi pekerja maupun pelaku usaha.

Karena itu, pihaknya menginginkan upah minimum 2018 benar-benar diterapkan sesuai aturan tersebut. Artinya, tidak ditambah atau dikurangi baik oleh bupati/walikota atau gubernur.

“Kami harapkan demikian, karena pada tahun 2017 aturan itu belum konsekuen dilaksanakan. Masih ada kabupaten/kota yang menerapkan di atas angka yang sudah ditetapkan. Padahal, aturan ini sudah dikeluarkan dari tahun 2015, mestinya tahun berikutnya sudah dilaksanakan,” tuturnya, Selasa (7/11).

Diketahui, PP Pengupahan tersebut mengatur penggunaan variabel angka inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional, sebagai variabel utama dalam perhitungan kenaikan upah minimum. Pada pasal 43 menjelaskan upah minimum setiap daerah harus berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL/standar kebutuhan pekerja atau buruh lajang secara disik untuk kebutuhan hidup satu bulan) serta memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Perdasar PP Pengupahan tersebut, kenaikan upah minimum setiap tahunnya menjadi baku. Dengan persentase kenaikan upah minimum dihitung dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi setiap daerah. Formula ini, diberlakukan untuk upah minimum Provinsi, Kota maupun Kabupaten.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan formula itu dengan tujuan memberikan kepastian kepada para pekerja/buruh bahwa upah akan naik setiap tahunnya dan kepastian dunia usaha dalam memprediksi upah per tahunnya. Formulanya adalah, UMP tahun depan = UMP tahun berjalan + (UMP tahun berjalan (inflasi + pertumbuhan ekonomi)).

Menurut Frans Kongi, sistem penentuan upah berdasarkan PP Pengupahan cukup ideal dari segi buruh. Sebab, mereka tetap mendapat kompensasi untuk inflasi serta merasakan pertumbuhan ekonomi. “Karena itu, kami berkomitmen berusaha maksimal agar semua perusahaan dapat melaksanakan ketentuhan upah minimum ini. Sebab dapat meningkatkan kesejahteraan buruh,” ungkapnya.

Sedangkan bagi pelaku usaha, upah minimum berdasarkan peraturan pemerintah tersebut masih dapat dilaksanakan, selama tidak dinaikkan oleh kepala daerah. Dengan demikian, lanjut Kongi, dunia usaha di Jawa Tengah memiliki daya saing yang meningkat.

“Saat ini dunia usaha bergerak dalam satu kompetisi global. Masing-masing negara berusaha meningkatkan efisiensi. Terlebih sekarang pertumbuhan ekonomi agak melambat, termasuk perekonomian mitra-mitra dagang kita. Dengan demikian, kita harapkan daya saing kita ini masih tetap bisa terjaga meskipun margin keuntungan sekarang berada pada level yang tidak terlalu tinggi,” katanya. (ang)

Ini Menarik!

Menikmati Desa dari Bangunan Kolonial Hotel Garuda

Share this on WhatsApp   BERADA tak jauh dari Gunung Telomoyo, Hotel Garuda yang merupakan …

Silakan Berkomentar