Home > JATENG RAYA > UHC Semarang, Jumlah Tempat Tidur Kelas III Jauh dari Cukup

UHC Semarang, Jumlah Tempat Tidur Kelas III Jauh dari Cukup

Peluncuran UHC Kota Semarang. (foto: doc metrosemarang.com)

 

SEMARANG – Ketersediaan tempat tidur rawat inap kelas III di rumah sakit yang  tidak seimbang dengan jumlah warga Kota Semarang yang terdaftar dalam program Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan, kembali jadi sorotan. Padahal dari 26 rumah sakit yang ada di Kota Semarang ada sebanyak 25 rumah sakit yang bekerjasama untuk menangani peserta UHC tersebut.

Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Anang Budi Utomo mengatakan, berdasarkan data dan kondisi di lapangan, jumlah tempat tidur kelas III rumah sakit yang ada di Kota Semarang hanya tersedia 1.870–an. Sedangkan jumlah penduduknya kurang lebih 1,65 juta.

‘’Artinya, proporsi jumlah tempat tidur dengan jumlah peserta BPJS termasuk peserta program UHC yang ditanggung pemerintah ini masih kekurangan, masih tidak mencukupi,’’ kata Anang BU, Senin (13/11).

Dia mengimbau, agar pengelola rumah sakit menyiapkan tempat tidur kelas III sesuai dengan perbandingan proporsi jumlah peserta BPJS di Kota Semarang. Dimana jumlah peserta BPJS di Semarang  saat ini untuk kelas I ada 35%, kelas II 35%, dan kelas III kurang lebih 30%. Sementara kenyataan di lapangan kelas III ada 25%, kelas I 15%, kelas II 12% dan selebihnya malah VIP dan VVIP.

Anang mengaku pihaknya telah melakukan rapat bersama pihak Pemkot Semarang untuk membahas permasalahan tersebut. ‘’Kami sudah mengimbau pihak eksekutif melakukan langkah-langkah sinkronisasi, sehingga bisa menyukseskan program UHC ini,’’ katanya.

Politisi Partai Golkar ini menyarankan, Pemerintah Kota Semarang agar membuat Peraturan Kepala Dinas untuk mengatur proporsi pembagian kelas di rumah sakit. Kalau masih tidak memungkinkan, maka perlu ditingkatkan ke Peraturan Wali Kota (Perwal). Kalau dari Perwal juga belum bisa mengatasi maka harus dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) yang nanti di dalamnya ada aturan saksi pidananya.

‘’Apabila tidak diatur kami mengkhawatirkan program UHC ini justru akan menjadi pepesan kosong belaka. Karena layanan kelas III ini kamarnya tidak ada. Makanya kami mengimbau untuk diatur dengan menggunakan Peraturan Kepala Dinas, atau Perwal. Jika masih tidak mengatasi dibuatkan Perda,’’ tandasnya. (duh)

Ini Menarik!

Menikmati Desa dari Bangunan Kolonial Hotel Garuda

Share this on WhatsApp   BERADA tak jauh dari Gunung Telomoyo, Hotel Garuda yang merupakan …

Silakan Berkomentar