Tunjangan Pegawai Pemkab Kendal Diperketat

 

KENDAL – Pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal bakal lebih diperketat. Sekretaris Daerah,  Mohammad Toha memastikan TPP Aparatur Sipil Negara (ASN)  tidak hanya berdasar absensi saja. Melainkan akan diintegrasikan dengan kinerja masing-masing pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tempat ASN bekerja.

“Data tidak dapat dimanipulasi. Jika ada manipulasi pasti akan ketahuan. Karena tidak sinkron antara progres program yang telah dijalankan dengan penyerapan anggaran. Jadi semua terpantau berdasar program kerja, sampai pada tingkatan staf,” tandasnya dalam Sosialisasi Pengukuran Kinerja Untuk Pemberian TPP Dengan Menggunakan Aplikasi Simpok di ruang Operation Room Kantor Bupati Kendal.

Dengan aplikasi Simpok ini, indikator kinerja untuk pemberian TPP akan terpantau. Sebab aplikasi ini menggunakan sistem yang terintegrasi lewat informasi teknologi. Aplikasi Simpok ini menurutnya dapat mengukur kinerja berdasaran proses kerja yang telah dicapai. Dimana masing-masing OPD dapat mengukur kinerja ASN mulai dari bagian atau bidang dan seksi.

Pemantauan kinerja sendiri dilakukan berdasarkan pada program kerja yang telah disusun di masing-masing OPD, yang telah ditetapkan dalam APBD. Dimana akan nampak progres dari penyerapan anggaran melalui program yang akan disinkronkan dengan anggaran yang tersedia di keuangan daerah.

Karena itu, Sekda Toha meminta agar semua OPD memahami alur kegiatan dan mampu menerapkannya untuk menentukan nilai kinerja sebagai dasar besaran pemberian TPP di masing – masing OPD. “Disinilah  pentingnya kontrol dari atasan kepada bawahan,” tandasnya.

Jadi Kepala OPD atau Kepala Dinas harus mengetahui betul tahapan dari semua perencanaan. Sebab dengan sistem ini satu sama lain di OPD itu akan saling berkaitan. Jika salah satu tidak baik, maka sampai atas juga akan mendapatkan penilaian buruk,” tegasnya.

Beberapa indikator penilaian lain yakni kinerja program dan kegiatan perbulan dengan membuat jadwal sebagai indikator penilaian. Hal ini agar penilaian obyektif atau tidak akan bersifat subyektif menurut suka atau tidak suka  terhadap person.

Indikator kedua, penyerapan anggaran. Dimana setiap OPD harus membuat rencana bulanan. Hasilnya setiap akhir bulan akan dievaluasi untuk disinkronkan dengan penyerapan anggaran sesuai program kerja. “Batas toleransi realisasi pencapaian adalah 80 persen,” jelasnya.

Indikator ketiga realisasi pendapatan. Yakni bagaimana target pendapatan dijabarkan dalam laporan bulanan. Dan terakhir indikator pelayanan publik dan indikator kedisiplinan pegawai sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kepala Unit Layanan Pengadaan, Sudaryanto mengatakan pihaknya sudah menerbitkan dan mengirim surat edaran kepada semua intansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Isinya agar semua OPD untuk segera mendaftarkan pekerjaan sudah disepakati bersama di 2018 agar bisa dilelang dan segera dilaksanakan.

“Akhir Desember 2017 kami telah menerbitkan Surat Edaran (SE) agar OPD bisa menayangkan kegiatan yang akan dilaksanakan di 2018. Dengan harapan, bulan ini mereka bisa melakukan persiapan dan mendaftarkan pekerjaannya. Sehingga kinerja mereka bisa terukur nantinya,” katanya. (MJ-01)

 

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.