Beranda JATENG RAYA METRO MURIA Tolak UU Desa, PPD Kirim Petisi ke Bupati

Tolak UU Desa, PPD Kirim Petisi ke Bupati

1
0

JEPARA – Penolakan pemberlakuan UU Desa terus disuarakan kepala desa dan perangkatnya. Usai pengukuhan pengurus Paguyuban Perangkat Desa (PPD) masa bakti 2015 -2019, Senin (06/4), ratusan petinggi dan perangkat desa menggeruduk gedung dewan dan  melayangkan petisi yang ditujukan kepada Bupati dan Ketua DPRD Jepara.
 
Sekjen PPD M Shodiq mengatakan, petisi yang disampaikan berisi enam hal. Pertama, menuntut bupati untuk segera membuat peraturan bupati (Perbup) tentang kewenangan dan pengelolaan hal asal usul desa. Kemudian, menuntut agar tanah bengkok masih dalam penggarapan petinggi dan perangkat desa masuk dalam peraturan daerah, sesuai SK bupati sampai masa jabatan berakhir. Ketiga, meminta kepada bupati dalam pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 khusus PP 43 pasal 100 diberlakukan sampai menunggu saat transisi masa jabatan petinggi 2013-2019. Sementara butir keempat yaitu, memohon kepada bupati dan DPRD membantu proses perubahan atau amandemen PP 43 tahun 2014 khususnya pasal 100.
 
“Kelima apabila poin 1,2,3 dan 4 tidak bisa diakomodir, petinggi dan perangkat dimungkinkan tidak bertanggung jawab secara optimal dalam melaksanakan pemerintahan desa. Akan tetapi, jika tuntutan itu dipenuhi, maka PPD siap membantu program-program bupati dalam membangun Jepara yang aman, damai, sejahtera sesuai dengan tujuan,” urai Shodiq.
 
Shodiq menambahkan, pemerintah jangan hanya mengambil tanah bengkok yang merupakan hak petinggi dan perangkat. Namun juga harus diimbangi dengan pemenuhan kewajiban oleh pemerintah yakni pemberian dana kepada desa sebesar 10 persen dari APBN.
 
“Selagi kewajiban belum ditunaikan, maka hak petinggi tidak seharusnya diambil,” tegas Shodiq.
 
Sementara itu, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi menyatakan menerima petisi yang disampaikan oleh PPD dan akan dilakukan pembahasan ditingkat Pemkab Jepara. Sejauh ini pemkab tidak tinggal diam atas berbagai masukan yang disampaikan oleh petinggi dan perangkat desa perihal UU desa utamanya pengalihan tanah bengkok ini.
 
“Ksmi mengapresiasi keberadaan PPD yang baru saja dilantik langsung bekerja, namun perlu dilakukan diskusi untuk membahas masalah ini,” ujar Marzuqi. (MJ-17)