Home > JATENG RAYA > Tak Gajian Dua Bulan, Anggota Dewan Kendal Cari Utangan

Tak Gajian Dua Bulan, Anggota Dewan Kendal Cari Utangan


 

KENDAL – Bulan Januari hampir separo namun anggota DPRD Kendal belum menerima gaji bulan Desember 2017 sampai saat ini. Akibatnya, ada anggota dewan terpaksa mencari utang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ketua Komisi B Muhamad Tohir membenarkan bahwa gaji anggota dewan seharusnya diterima pada awal bulan atau selambat-lambatnya tanggal 3. Namun, sebanyak 45 anggota DPRD Kendal hingga saat ini belum menerima hak-hak mereka.

“Kebutuhan anggota dewan kan juga berbeda-beda ada juga yang mungkin banyak tanggungan di luar, bayar sekolah anak, kredit dan lain sebagainya, bahkan ada anggota yang terpaksa berhutang pada fraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” katanya.

Dikatakan, selama tujuh tahun bekerja, baru kali ini gaji dewan terlambat dalam waktu yang cukup lama.  Dia berharap masalah ini cepat selesai sebab ini menyangkut hak-hak anggota dewan yang bekerja.

Anggota fraksi PDI Bintang Yuda Daneswara mengatakan, keterlambatan gaji dewan baru kali ini terjadi. Dewan memang sudah menanyakan hal tersebut saat sidangn paripurna, namun jawaban yang diperoleh dari Bupati belum memuaskan.

“Wakil bupati akan mengecek tapi sampai saat ini tidak ada perkembangan, padahal gaji Aparatur Sipil Negara tidak ada masalah” imbuhnya.

Dewan akan mengajukan pertanyaan.” serupa apabila saat sidang paripurna berikutnya yakni tanggal 27 Januari nanti belum diterima.

“Saya tidak tahu ini sengaja atau tidak, rencananya dewan akan mengajukan hak-hak interpelasi sampai angket bila hak anggota dewan belum juga dipenuhi bila saat sidang paripurna selanjutnya tidak ada perkembangan,” ujarnya.
Sekretaris DPRD Kendal, Hindun Samsiati, mengaku tidak tahu mengapa gaji anggota dewan sampai terlambat. Pasalnya, semua berkas sebagai syarat mencairkan uang gaji anggota dewan sudah lengkap.

Terkait dengan hal itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Kendal, Tri Marti Handayani, menjelaskan, keterlambatan gaji anggota dewan dikarenakan ada mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga berdampak pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, waktu persetujuan APBD 2017 yang dilakukan oleh DPRD Kendal sudah mepet.

“Dewan menyetujui APBD 2017 tanggal 31 Desember 2016. Sementara tanggal 3 Januari ada Mutasi ASN, “ kata Tri Marti.

Pihaknya juga tidak bisa memastikan pencairan gaji anggota DPRD Kendal sebab hal itu tergantung dari proses pengesahan SK selanjutnya.

“Gaji dewan itu ada berbagai macam unsur, gaji pokok, operasional, perumaham dan lain sebagainya jadi kami juga sudah mengejar-mengejar SKPD terkait, intinya saat ini masih proses, bila Bupati sudah mengesahkan baru bisa pencairan,” imbuhnya

Bupati Kendal Mirna Annisa meluruskan. Bahwa persoalan gaji dewan tidak ada hubungan dengan dirinya, terlebih anggaran baru ditanda tangani Jumat (12/1).

“Kalau kami hanya tunjangan-tunjangan tidak ada kaitan dengan gaji, jadi tidak perlu dipolitisasi, saya tidak berhak ikut campur dan ada niat menghalangi, kita saling menghargai,” terang Mirna.

Mirna mengungkapkan keterlambatan gaji dewan kebetulan terkait dengan penataan OPD baru sehingga ada pendataan ulang dari Pemkab. Kendal.

“Para Kepala dinas masih menyesuaikan sehingga perlu pendataan baru jika tidak kasihan kalau nanti ada audit dari BPK,” imbuhnya. (MJ-01)

Ini Menarik!

Menikmati Desa dari Bangunan Kolonial Hotel Garuda

Share this on WhatsApp   BERADA tak jauh dari Gunung Telomoyo, Hotel Garuda yang merupakan …

Silakan Berkomentar