Tak Cukup Bukti, Penyelidikan 11 Kasus Dugaan Money Politic Pilkada Banyumas Dihentikan

BANYUMAS – Penyelidikan 11 kasus dugaan money politik yang dilaporkan masyarakat maupun temuan dari panitia pengawas pemilu kabupaten Banyumas, dihentikan. Hal itu, berdasarkan hasil rapat pleno sentra Gakkumdu, yang terdiri dari unsur Polres Banyumas, dan Kejaksaan Negeri Purwokerto, Minggu (1/7) lalu.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Panwas, Kejaksaan Negeri Purwokerto, dan Satreskrim Polres Banyumas saat jumpa pers di Kantor Panwas Kabupaten Banyumas. Foto: metrojateng.com

Ketua Panwas Kabupaten (Panwaskab) Banyumas, Yon Daryono, Senin (2/7) sore, mengatakan bahwa hasil keputusan rapat pleno Sentra Gakumdu, menyatakan unsur-unsur pembuktiannya sumir, barang bukti dan unsur-unsurnya tidak memenuhi syarat serta dengan pertimbangan sudah dicabutnya laporan atas 11 kasus dugaan money politic maka tidak bisa diteruskan.

“Untuk 11 perkara dugaan tindakan politik uang yang ada di Kabupaten banyumas tersebar di tujuh kecamatan. Yakni, Kecamatan Sumbang, Kebasen, Wangon, Ajibarang, Lumbir, Pekuncen dan Cilongok. Besaran uang yang menjadi barang bukti pelaporan rata-rata yang dibagikan sebesar Rp 20 ribuan, sedangkan total yang diamankan panwaskab sejumlah Rp 980 ribu,” jelasnya.

Sementara, tim pemenangan Husein-Sadewo melalui kuasa hukumnya Susetyo, SH telah mencabut laporan dugaan money politic sejak dua hari lalu. “Namun, meski laporan telah dicabut Panwas tetap meneruskan perkara sesuai instruksi dari Bawaslu dengan mengubah dari laporan menjadi temuan panwas,” lanjutnya.

Kasat Reskrim Polres Banyumas AKP Bayu Puji Haryanto mengatakan, dari hasil tindak lanjut Sentra Gakkumdu, perkara tersebut belum bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan, karena belum memenuhi unsur Pasal 187a, UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

“Teknis penyidikan sudah kami lakukan dan tidak kami temukan unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, karena tidak ada saksi yang melihat secara langsung menyerahan uang yang diduga sebagai pelanggaran tindak pidana pemilu (politik uang),” katanya. (MJ-27)

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

55 + = 59

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.