Beranda JATENG RAYA Soal Seleksi Perangkat Desa, Camat dan Kades Diminta Patuhi Aturan

Soal Seleksi Perangkat Desa, Camat dan Kades Diminta Patuhi Aturan

42
0
BERBAGI

KENDAL – Empat fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kendal, FPDI Perjuangan, F-PAN, FPKB dan FPPP meminta Kepala Desa (kades) dan camat untuk mematuhi aturan yang ada terkait seleksi perangkat desa yang berlangsung di Kendal. Aturan yang harus dipatuhi terkait dengan rekomendasi hasil seleksi perangkat desa.

Ahmad Suyuti dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan, hasil tes seleksi perangkat desa yang menggunakan komputer sudah berlangsung dengan baik. “Jika memang ada kecurangan, kenapa yang memprotes bukan peserta, malah pihak lain seperti kades atau lainnya. Kades kan sudah membentuk panitia seleksi dan kerjasama dengan pihak ketiga yakni LPMP untuk melaksanakan tes,” kata Suyuti, Kamis (21/12) siang.

Suyuti justru mempertanyakan alasan Kades memprotes hasil seleksi yang menurutnya sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada. “Kalau ada kendala teknis itu wajar saja. Misalnya listrik mati atau teknis lainnya. Saya justru mempertanyakan alasan kenapa paguyuban kades menolak hasil tes dan meminta diulang. Ini ada apa?” imbuhnya.

Anggota FPDIP DPRD Kendal ini kini meminta kepada kades dan camat untuk bisa memberikan rekomendasi dengan baik dan sesuai aturan. “Tidak ada alasan Kades untuk menolak tanda tangan berita acara hasil seleksi tes perangkat desa. Harapan kami camat bisa memberikan rekomendasinya sesuai aturan bukan karena hal yang lain,” terang Suyuti.

Sementara itu anggota fraksi PAN, Nasri mengatakan tes seleksi perangkat desa sudah menggunakan aturan yang ada. Hasil yang dicapai juga berdasarkan kemampuan peserta. “Saya yakni peserta lebih mengerti dengan hasil tes CAT ini bisa mengukur sendiri kemampuannya,” ujarnya.

Sama dengan Nasri, wakil ketua DPRD Kendal dari Fraksi PKB, Muhamad Makmun mengatakan tes dengan sistem komputer dan hasil langsung bisa dilihat sudah menetapkan calon yang memang layak.

Sedangkan Sakdullah, wakil Ketua DPRD Kendal dari F-PAN menggaris bawahi bahwa pelaksanaan tes sudah sesuai dengan aturan yang ada. “Jika ada peserta yang keberatan dengan hasil tes bisa melanjutkan ke ranah hukum misalnya menggugat melalui PTUN,” katanya.

Seleksi perangkat desa di Kendal sempat menimbulkan persoalan saat banyak faktor teknis ketika pelaksanaan tes. Bahkan paguyuban Kades Kendal meminta agar tes seleksi perangkat desa diulang karena disinyalir banyak kecurangan.

Ketua Paguyuban Kades Kendal, Bambang Utoro, mengatakan, pihaknya menerima laporan dari sesama kades, banyak kesalahan teknis selama dilaksanakannya tes tersebut. Beberapa persoalan teknis itu antara lain, komputer rusak, nomor peserta ujian tidak sesuai, terdapat peserta yang meninggalkan ruangan dan kembali lagi lebih dari 30 menit.

Selain itu disinyalir banyak nilai yang salah. Misalkan peserta dari desa A, tetapi nilai yang keluar justru peserta dari desa B. ‘’Kami menghendaki dilaksanakan tes ulang,’’ kata dia.

Dijelaskan, pelaksanaan tes tersebut dianggarkan melalui dana desa. Satu peserta tes dikenakan biaya Rp 200 ribu yang ditanggung lewat dana desa. Sementara calon peserta mencapai 3.635 orang, sehingga jika dikalikan hasilnya mencapai lebih dari Rp 720 juta. ‘’Dengan anggaran sebesar itu, tentunya bisa dilakukan tes secara serentak, bukan terbagi menjadi tiga sesi,’’ jelasnya.  

Kades Purworejo, Kecamatan Ringinarum, Ali Muhtadi, menambahkan, di SMA 2 Kendal, terdapat peserta yang mengikuti ujian susulan. Padahal seharusnya tidak ada ujian susulan. ‘’Sebenarnya masih banyak kendala teknis yang terjadi ketika tes seleksi kemarin,’’ jelasnya. 

Kasi Supervisi Mutu Pendidikan pada LPMP Jateng, Yuli Haryanto, mengatakan, pihaknya telah melaksanakan tes seleksi berdasarkan perda dan perbup tentang perangkat desa tersebut. ‘’Persoalan teknis yang terjadi juga telah diselesaikan saat itu juga antara peserta, LPMP dan panitia desa,’’ kata dia.

Sekda Kendal Moh Toha, mengatakan, pemkab telah membentuk tim untuk menyelidiki kasus tersebut. Tim tersebut akan memanggil pihak-pihak terkait seperti peserta yang mengadu, penyelenggara tes, hingga panitia penjaringan di tingkat desa. ‘’Semua akan dimintai keterangan oleh Inspektorat Kendal untuk mengetahui persoalan yang sebenarnya terjadi di lapangan,’’ tuturnya. (MJ-01)