Sistem Zonasi PPDB Dikeluhkan Orang Tua Siswa

BANYUMAS – Sistem zonasi yang diterapkan pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) menuai kontroversi. Kebijakan tersebut orang tua siswa karena dinilai menyulitkan anak mereka masuk sekolah favorit.

Salah satu wali murid mencoba menenangkan anaknya yang sedang menangis karena nama dalam peringkat di PPDB Online tergeser dengan pendaftar lainnya dengan sistem zonasi, Rabu (4/7). Foto: metrojateng.com

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, menerapkan Sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB), yang tertuang dalam Permendikbud no 17 tahun 2017.

Sistem zonasi, digadang-gadang menjadi langkah awal dari pemerintah yang sedang berusaha mewujudkan pendidikan yang mereata dan berkualitas. Selain itu juga diharapkan, dapat menghilangkan dikotomi antara sekolah unggulan dan nonunggulan.

Namun, nyatanya aturan tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat, khususnya orang tua yang anaknya memiliki nilai tinggi. Di Purwokerto, Kabupaten Banyumas sistem zonasi tersebut banyak dikeluhkan wali murid. Pasalnya, sistem zonasi memprioritaskan kedekatan rumah calon siswa dengan sekolah, dinilai merugikan siswa yang memiliki nilai ujian yang bagus.

Hari ketiga pelaksanaan PPDB, sekolah di Purwokerto ramai didatangi wali murid yang tidak terima anaknya tak masuk urutan seleksi. Salah satu orang tua wali murid Puji Rahayu, warga Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat yang mendaftarkan keponakannya di SMP N 2 Purwokerto, mengungkapkan bahwa sistem zonasi sangat merugikan, nilai tinggi yang dimiliki tak mempengaruhi ponakannya tersebut mendapatkan satu kursi di sekolah favorit.

“Saya tinggal 2,3 km dari sekolah, tapi sekolah ini masuk dalam zonasi 2,4 meter. Ponakan saya sampai menangis karena takut tersalip dengan pendaftar lain yang masuk dalam zonasi dekat sekolah. Padahal, nilai ujian ponakan saya tinggi, tapi tidak berpengaruh,” ungkapnya saat ditemui wartawan di SMP 2 Purwokerto, Rabu (4/7).

Orang tua murid lainnya, Eko Widiyanto, mengatakan, dia saat ini belum bisa menentukan sekolah untuk anaknya. Pasalnya, tempat tinggalnya di Desa Notog, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas berada diluar zona sekolah yang ditetapkan yakni jarak 6 kilometer.

“Anak saya memiliki nilai ujian nasional (UN) 27 atau rata-rata 9, tapi tidak ada pengaruhnya. Sistem seperti ini sangat tidak adil dan menjadikan hasil ujian nasional tidak ada artinya lagi. Bahkan tidak perlu lagi ada ujian nasional kalau begini caranya,” katanya.

Terpisah, Humas SMP N 2 Purwokerto, Agus Widodo menuturkan sistem zonasi juga menjadi persoalan sendiri bagi sekolah. Pihaknya kerap mendapatkan keluhan dari orang tua wali murid yang akan mendaftarkan anaknya.

“Ini menjadi dilematis sekolah, tapi apa boleh buat karena sudah aturan dari Mendikbud. Menurut ketentuan memang yang utama adalah zona. Jadi meski berprestasi kami tetap utamakan zona,” tuturnya. (MJ-27)

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

87 − 84 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.