Home > POLITIK > Serangan Dewan pada Ganjar Hanya Akal-akalan untuk Pembahasan APBD 2015?

Serangan Dewan pada Ganjar Hanya Akal-akalan untuk Pembahasan APBD 2015?


Notice: Array to string conversion in /home/metg6994/public_html/wp-content/plugins/jetpack/modules/carousel/jetpack-carousel.php on line 425
Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo

SEMARANG – Konflik antara Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan DPRD Jateng ditengarai berhubungan dengan politik anggaran. Sebab konflik terjadi di saat Dewan akan membahas APBD 2015. Maka Dewan pun menciptakan situasi untuk meningkatkan posisi tawar dalam pembahasan APBD.

Direktur eksekutif Lembaga Kajian Kebijakan dan Demokrasi Transformatif (Laksita) Wahyu Setiawan mengatakan, pada APBD 2015, Ganjar mencoba menyusun politik anggaran yang lebih sehat, transparan dan akuntabel. Di antaranya; pengetatan penyaluran dana bantuan sosial dan hibah serta dana bantuan keuangan kabupaten kota.

Dua pos anggaran itu selama ini sebagian disalurkan melalui lobi-lobi anggota Dewan. Tapi pada APBD 2014, menyeruak berbagai kasus dugaan penyimpangan penyaluran hingga sampai ke laporan di Kejaksaan Tinggi Jateng.

Karuan saja Ganjar Pranowo gerah dan mencoba memperbaiki sistem penyaluran itu. “Maka pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu akan menyerang balik dalam berbagai bentuk,” kata Wahyu, dalam siaran pers, Selasa (2/9).

Serangan balik ini mendapat banyak dukungan, terutama dari partai-partai yang tidak berafiliasi dengan PDIP di peta politik Nasional. Faktanya, empat anggota Dewan yang berkonflik dengan gubernur berasal dari partai pendukung Prabowo Subianto – Hatta Rajasa di Pilpres 2014. Mereka adalah Prajoko Haryanto (Fraksi Partai Demokrat), Hadi Santoso (Fraksi PKS), Sasmito (Fraksi Partai Golkar), dan Alfasadun (Fraksi PPP).

Menurut Wahyu, peran Ganjar Pranowo dalam pemenangan Jokowi-JK di Jateng memunculkan konflik psikologi politik. “Hasil pilpres di Jateng yang secara signifikan mempengaruhi suara nasional tentu mimpi buruk bagi kubu Prabowo-Hatta,” katanya,

Dia menuturkan, jika benar anggota Dewan itu membawa kepentingan rakyat, seharusnya interaksi dengan gubernur melalui mekanisme formal kelembagaan. Baik sidang paripurna, sidang komisi dan alat kelengkapan dewan lain. Tapi fraksi bukanlah alat kelengkapan DPRD, melainkan wadah politis yang merupakan kepanjangan tangan partai di legislatif.

“Tidak mengedukasi publik jika para elit menciptakan panggung politik tanpa berkaitan dengan permasalahan publik meskipun dicitrakan seolah mewakili publik,” tegasnya.(MJ-03)

Ini Menarik!

Sabar, PDIP Umumkan Cagub Jateng Setelah 11 November

Share this on WhatsAppSEMARANG – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengisyaratkan bakal mengumumkan nama calon …

Silakan Berkomentar