Guru Tidak Tetap Kendal Diminta Kembalikan Uang Transport

Ilustrasi

 

KENDAL – Ribuan Guru Tidak Tetap (GTT) yang sudah menerima uang transport diminta mengembalikannya ke kas negara. Hal ini didasari dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang menemukan kesalahan dalam  laporan keuangan tahun 2017 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal.

IR, seorang guru tidak tetap di sebuah sekolah dasar di Kendal mengatakan dirinya diminta untuk mengembalikan uang yang jumlahnya hampir 1,5 juta rupiah. Ia mengetahui hal itu saat dirinya dan para guru lain dikumpulkan di UPTD kecamatan untuk membicarakan hal itu.

“Kami tidak tahu sebabnya. Yang kami tahu, dulu kami diminta hadir dalam kegiatan di Kendal. Kemudian diminta untuk tanda tangan guna mendapatkan uang saku dan transportasi,” ujarnya.

Menurut IR, guru yang menerima uang transportasi itu mulai dari guru taman kanak-kanak hingga guru sekolah menengah pertama. Saat ini ia dan para guru tidak tetap lainnya tengah kebingungan bagaimana caranya mengembalikan uang yang telah ia terima itu. Pasalnya uang itu telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

“Uangnya pun sudah digunakan. Apalagi seperti kami yang perjalanan ke Kendal dari daerah kami untuk hadir kegiatan dinas itu sangatlah jauh. Uangnya pasti habis untuk transportasi kami, kalaupun sisa pasti sedikit,” ujarnya.

Ia dan para guru tidak tetap lainnya merasa berada pada posisi yang lemah atas kebijakan Pemkab itu. Para guru takut apabila tidak mengikuti kebijakan itu maka akan berdampak pada keberlangsungan kegiatan mengajar mereka.

Sementara itu saat dikonfirmasi, Sekda kabupaten Kendal, Muh Toha  mengatakan, hal itu terjadi karena BPK menemukan kesalahan pada laporan keuangan Dinas Kebudayaan Kabupaten Kendal. Itu terjadi pada bagian pemberian uang transportasi dengan bantuan uang saku untuk guru tidak tetap.

“Kami akan menggunakan langkah yang lebih bijak pada tahun 2018. Yaitu dengan menaikan bantuan uang saku mereka sehingga para guru tidak keberatan dengan pengembalian uang itu,” ujarnya.

Dikatakan Toha, Pemkab belum membatasi tenggat pengembalian uang itu. Menurut Toha, pengembalian akan dilakukan secara bertahap.

“Kami melihat subyek dari yang diminta mengembalikan uang itu adalah guru tidak tetap. Apalagi penghasilan mereka tidak banyak, kami tidak langsung  meminta para  guru untuk mengembalikan secara langsung,” pungkasnya. (MJ-01)

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

83 + = 90

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.