PMII Magelang Tolak Undang-Undang MD3

mahasiswa magelang demo MD3
Aksi mahasiswa yang tergabung dalam PMII Kota Magelang di depan gedung DPRD menolak pengesahan UU MD3, Kamis (8/3). (foto: metrojateng.com/ch kurniawati)

 

MAGELANG –  Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Magelang, Kamis (8/3) siang melakukan aksi protes di depan Gedung DPRD Kota Magelang. Aksi berlangsung sekitar 13.30 itu digelar untuk menolak pengesahan UU MD3 yang saat ini sedang dalam proses. Mereka meneriakkan “Demokrasi Mati di Tangan DPR”.

Sebelum para demonstran memasuki gedung dewan, mereka lebih dulu melakukan aksi teatrikal dengan mengusung sebuah keranda sebagai pertanda matinya demokrasi di tangan DPRD. Belasan poster dan spanduk digelar. Diantaranya “DPRD Bukan Tuhan” dan Dewan Pemidana Rakyat”.

Protes mahasiswa ini dijaga puluhan aparat Polres Magelang Kota dan Satpol PP. Para pendemo menilai wakil rakyat ini tidak bisa menampung aspirasi mahasiswa. Dalam aksi teatrikalnya, mahasiswa yang berperan sebagai anggota dewan diperankan  sedang menginjak-injak rakyat.

Setelah mahasiswa bisa memasuki gedung dewan, mereka berdialog dengan anggota DPRD Magelang. Anggota DPRD yang menerima mahasiswa demonstran adalah Evin Septa Kamil, Waluyo, Aktib Sundoko, Iwan Soeradmoko, dan Hadiyono Nugroho.

Dialog antara mahasiswa dan anggota dewan berlangsung hingga tiga jam. Mahasiswa meminta dan mendesak anggota DPRD Kota Magelang untuk menandatangani nota kesepakatan petisi penolakan UU MD3.

Petisi tersebut sebagai bukti bahwa DPRD Kota Magelang menampung aspirasi dari mahasiswa dan akan meneruskan ke tingkat pusat. Namun demikian, dari enam fraksi yang ada di DPRD Kota Magelang, hanya ada satu fraksi yang bersedia menandatangani petisi yaitu Fraksi Hannas.

Wakil Ketua Bidang Eksternal Organisasi PMII Wilayah Jawa Tengah, Tabah Riyadi, mengungkapkan kekecewaanya. Ia menyebut para anggota dewan mencla mencle. “Terus terang kecewa, karena DPRD Kota Magelang tidak bisa bersikap,” tegas Tabah.

Padahal, imbuhnya, aksi di lakukan di gedung DPRD karena mereka memiliki harapan kalau anggota dewan setempat bisa meneruskan permintaan mahasiswa ke masing-masing partainya. Ia menyebutkan, UU MD3 menciderai penegakan HAM dan hukum. Sebab melalui MD3, anggota dewan kebal terhadap hukum.

Jika nantinya UU MD3 diterapkan, kebebasan dalam menyampaikan pendapat yang menjadi simbol demokrasi telah mati di tangan DPR. Sejumlah pasal mengkriminalisasi hak berpendapat rakyat, di antaranya pasal 73 ayat 3 dan 4, pasal 122 huruf (k) dan pasal 245

Sekretaris Fraksi Hannas, Aktib Sundoko menjelaskan, pihaknya bersedia menandatangani nota kesepakatan atas nama fraksi bukan kelembagaan DPRD secara utuh. “Saya menghargai para mahasiswa yang melakukan aksi. Mereka berani tampil dan menyarakan aspirasinya,” katanya.

Ketua Komisi C DPRD, Evin Septa Kamil juga menyatakan siap meneruskan aspirasi dari mahasiswa. Meski demikian, Evin meminta mahasiswa agar tetap santun dan beretika dalam menyampaikan aspirasi. (MJ-24)

 

 

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

7 + 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.