Beranda JATENG RAYA EKONOMI BISNIS Perusahaan Angkutan Umum di Kendal Wajib Berbadan Hukum

Perusahaan Angkutan Umum di Kendal Wajib Berbadan Hukum

19
0
BERBAGI
image
Ilustrasi

KENDAL – Pengusaha jasa angkutan yang tak berstatus badan hukum terancam gulung tikar. Pasalnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal akan memutus izin perpanjangan usaha transportasi umum yang tidak berbadan hukum. Ketentuan tersebut akan diberlakukan di tahun 2016.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal, Subarso mengatakan, kendaraan angkutan orang dan barang kini tak bisa lagi atas nama perorangan. Semuanya harus berbadan hukum mulai 2016. Badan hukum sesuai aturan pemerintah, bisa berbentuk BUMN, BUMD, PT (perseroan terbatas), atau koperasi.

“Aturan ini untuk mengurus keperluan perpanjangan ijin baru. Jadi, badan hukum tersebut sebagai syarat,” ujarnya.

Peraturan ini, menurutnya, sudah disosialisasikan kepada pengusana transportasi umum dan Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) setempat. Untuk mengurus keperluan badan hukum melalui Dinas Koperasi setempat.

“Ini salah satu upaya penataan transportasi di Kendal. Kami sudah sosialisasikan hal ini kepada pihak-pihak terkait,” paparnya.

Subarso secara tegas tidak akan memberikan izin perpanjangan bagi usaha transportasi umum di tahun  2016 yang tidak berbadan hukum.
“Solusinya ya harus distop. Tidak ada ijin perpanjangan bagi usaha yang tidak berbadan hukum,” tegasnya.

Di tahun 2016, diungkapkannya, Pemerintah Kabupaten Kendal juga akan membuka transportasi aglomerasi berupa bus rapid transit (BRT) Semarang-Kendal. Sejauh ini, sudah dianggarkan Rp 16 miliar dari Pemerintah Provinsi Jateng. 

“Anggaran itu untuk shelter dan bus. Namun, berapa jumlahnya masih dalam kajian,” paparnya.

Pihaknya juga memastikan, keberadaan BRT tersebut tidak akan mengancam pengusaha transportasi umum di kabupaten ini lantaran pengelolaan BRT akan ditawarkan kepada organda dengan sistem konsorsium.

“Tidak akan merugikan pengusaha transportasi swasta, karena pengelolaannya juga kami tawarkan kepada organda,” ujarnya, kemarin.

Dijelaskan Subarso, BRT juga tidak akan mengurangi jumlah penumpang dari transportasi umum. Sebab, sistem kerja BRT tidak sembarang menaik-turunkan penumpang di luar shelter.
“Sedangkan transportasi umum kan bisa berhenti sesuai keinginan penumpang. Jadi, penumpang akan tahu di mana mereka harus naik transportasi saat bepergian. Tidak semua penumpang memilih BRT,” lanjutnya.

Sebelumnya, Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti menyampaikan bhwa di tahun 2016 kendaraan transportasi umum dalam kondisi yang baik. Rencana peremajaan transportasi tersebut sudah dianggarkan dalam Anggaran Perubahan 2015.

Namun, anggaran tersebut baru untuk master plan dan Detil Engineering Design (DED). Ditargetkan, transportasi di Kabupaten Kendal menjadi lebih baik di tahun 2016 mendatang.
“Sehingga kebutuhan peremajaan transportasi dapat dipenuhi 2016,” tandasnya. (MJ-01)