Home > GUBERNURAN > Pergub KHL Masih Bisa Revisi Sebelum Diteken

Pergub KHL Masih Bisa Revisi Sebelum Diteken

image

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, buruh tidak perlu menolak Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pedoman survei kebutuhan hidup layak (KHL). Sebab Pergub itu masih berupa rancangan dan belum ia tandatangani.

“Justru itu belum saya teken karena saya minta sosialisasi dulu ke pengusaha dan buruh. Harapannya dapat masukan sebelum terbit,” katanya, Rabu (10/9).

Ganjar meminta setiap elemen buruh dan pengusaha menyikapi pergub tersebut. Jika ada yang merasa belum sesuai bisa disampaikan kritik dan usulannya ke Dewan Pengupahan Provinsi. Sebelum benar-benar menjadi Pergub, rancangan itu masih bisa direvisi.

Yang harus dipahami, menurut Ganjar, gubernur tidak menentukan poin-poin dalam rancangan pergub. Semua merupakan hasil pembahasan di Dewan Pengupahan yang terdiri atas wakil buruh dan pengusaha. Maka mengapa jumlah item survei 60, bukan 84 seperti keinginan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah, juga telah dibahas di dewan pengupahan. “Jadi silakan masuk dewan pengupahan, diusulkan 84 itu,” katanya.

Sebelumnya, kelompok buruh menyatakan menolak peraturan gubernur tentang pedoman survey kebutuhan hidup layak (KHL) yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Padahal, peraturan ini disusun untuk mengeliminasi kontroversi menjelang penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang biasanya terjadi setiap tahun.(MJ-03)

Ini Menarik!

Pasar Klitikan Rampung, PKL Bantaran BKT Harus Pindah Mulai Januari

Share this on WhatsApp SEMARANG – Pasar Klitikan di Penggaron telah selesai dibangun Pemerintah Kota …

Silakan Berkomentar