Home > JATENG RAYA > EKONOMI BISNIS > Penerimaan Pajak DJP Jateng I Baru Capai 67%

Penerimaan Pajak DJP Jateng I Baru Capai 67%

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Irawan. (foto: metrojateng.com/Anggun Puspita)
SEMARANG – Penerimaan pajak tahun 2017 di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I baru mencapai 67%. Adapun nilai penerimaan pajak tercatat Rp 21 triliun dari target tahun ini sebesar Rp 31 triliun.
Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Irawan mengatakan, tahun lalu, perolehan sektor pajak daerah ini hanya Rp 29,9 triliun. Pada tahun ini pihaknya terus menggenjot pemasukan melalui sektor pajak.
“Kami terus berupaya untuk memperoleh pemasukan dari pajak. Sebab, pajak menjadi lahan utama pemerintah untuk pembangunan,” ungkapnya, Selasa (28/11).
Pada pencapaian tersebut, penerimaan pajak dari program amnesti pajak sebesar Rp 8 triliun. Sedangkan, dari total pajak yang diterima, 45% disumbang sektor industri pengolahan, sektor perdagangan 18%, asuransi menyumbang 10,38% dan sisanya kontruksi sebesar 5%. “Industri pengolahan sebagai penyumbang pajak terbesar setengahnya dari industri rokok dan tembakau sekitar 22,9%, karena di sejumlah daerah seperti Temanggung merupakan sumber penghasil daun tembakau terbesar di Jateng,” jelasnya.
Jelang akhir tahun Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165 tahun 2017 mengenai perubahan PMK Nomor 118 tahun 2017 mengenai pengampunan pajak. Peraturan tersebut sudah mulai dipublikasikan 20 November 2017.
Irawan menjelaskan, keluarnya peraturan tersebut juga sebagai upaya memaksimalkan penerimaan pajak. Melalui PMK, wajib pajak diimbau melaporkan atau mengurus balik nama dari harta yang telah dideklarasikan ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) tanpa menyertakan surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB PPh). Wajib pajak juga harus melaporkan harta yang belum dilaporkan karena sewaktu – waktu Dirjen Pajak melakukan sidak. “Untuk kategori orang pribadi umum dikenakan tarif 30%, badan umum dikenakan tarif 25% sedangkan orang pribadi atau badan tertentu, penghasilan usaha atau pekerjaan bebas lebih dari Rp 4,8 miliar atau karyawan dengan penghasilan lebih dari Rp 632 juta, akan dikenakan tarif 12,5% saat Wajib pajak mengungkapkan sendiri asetnya,” tandasnya. (ang)

Ini Menarik!

Gempa 6,9 SR Terasa Sampai Semarang, Warga Berhamburan Keluar Rumah

Share this on WhatsApp SEMARANG – Sejumlah warga Kota Semarang berhamburan keluar rumah setelah gempa …

Silakan Berkomentar