Beranda JATENG RAYA METRO SEMARANG Pemkot Ingin Ambil Alih Bangunan Cagar Budaya yang Tidak Terawat

Pemkot Ingin Ambil Alih Bangunan Cagar Budaya yang Tidak Terawat

48
0

Bangunan cagar budaya di Kota Lama segera diambil alih oleh Pemkot Semarang untuk dirawat. (foto : metrojateng.com/Anggun Puspita)

SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang melalui Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) Semarang berencana mengajukan Peraturan Daerah (Perda) mengenai pengelolaan bangunan cagar budaya yang tidak terawat, khususnya di kawasan Kota Lama.

Ketua BPK2L Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, terdapat 116 bangunan yang masuk kategori cagar budaya di Kota Lama. Dari jumlah itu, hanya satu bangunan yang dikelola Pemkot Semarang yaitu gedung Oudetrap.

’’Punya Pemkot hanya satu yaitu Oudetrap. Lainnya atau 50% milik instansi seperti PPI, Bank Mandiri, Telkom dan Pelni. Sedang yang milik perorangan sekitar 30%,’’ kata Ita, sapaan karibnya, Rabu (14/2).

Dari seluruh bangunan cagar budaya di Kota Lama itu, yang perlu perhatian khusus adalah bangunan yang merupakan milik perorangan di Jalan Letjend Suprapto ke arah selatan. Hal itu karena banyak bangunan yang terlantar tidak terurus.
Karena itu, pihaknya akan mengajukan rancangan Perda tentang pengelolaan bangunan cagar budaya yang tidak terawat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang.

Dia berharap, di dalamnya nanti akan mengatur jika dalam dua tahun tidak dikelola maka bangunan cagar budaya yang tidak terawat bisa diambil alih Pemkot Semarang. Hal itu tidak hanya berlaku bagi bangunan di Kota Lama saja, tapi bangunan cagar budaya di wilayah Kota Semarang.

‘’Apalagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini sedang melakukan pembangunan kawasan Kota Lama Semarang. Harusnya itu menjadi motivasi pemilik gedung cagar budaya di Kota Lama untuk melakukan konservasi,’’ kata Ita yang juga Wakil Walikota Semarang.
Untuk bangunan cagar budaya yang milik instansi sendiri, Ita mengungkapkan pengelola dan pemiliknya mendukung dilakukan konservasi. Mereka telah meminta pendampingan dari BPK2L. Hanya kendalanya pada proses penganggaran.

‘’Karena instansi itu kan tidak bisa saat ini juga mengeluarkan anggaran untuk konservasi itu,’’ katanya. (duh)