Panwas Temanggung Telusuri Dugaan Money Politic di 8 Kecamatan

TEMANGGUNG – Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 tercoreng dengan temuan dugaan money politic di Kabupaten Temanggung. Setidaknya ada 8 kecamatan yang terindikasi politik uang.

Tim Penegak Hukum Terpadu Kabupaten Temanggung memperlihatkan barang bukti sejumlah uang yang diduga digunakan untuk memengaruhi pemilih dalam Pilkada. Foto: ch kurniawati

“Laporan yang saya terima, malam menjelang pilkada, banyak warga yang lapor praktik money politic,” kata Ketua DPW PKB Jateng, KH Yusuf Chudlori, Rabu (27/6).

Gus Yusuf, panggilan akrabnya minta agar bawaslu menggunakan kewenangannya menindaklnjuti praktik money politic itu. “Agar preseden money politik tidak berlangsung terus menerus, yang mencederai demokrasi di Indonesia,” ujarnya.

Menurut Gus Yusuf praktik money politic yang terjadi di Temanggung seperti sudah terstruktur dan sangat masif. Pihaknya akan membentuk tim advokasi untuk melaporkan temuan tersebut.

Dugaan yang disinyalir oleh DPW PKB, dibenarkan Panwaslu Kabupaten Temanggung. Lembaga pengawas pemilu ini banyak menerima laporan dari masyarakat yang berasal dari sejumlah kecamatan, terkait dengan pilgub yang berbarengan dengan pilbup.

Ketua Panwaslu Kabupaten Temanggung, Fery Sam Baihaki mengatakan, dugaan politik uang tersebut terjadi di delapan kecamatan, yakni Kecamatan Bejen, Ngadirejo, Wonoboyo, Kledung, Jumo, Gemawang, Kaloran dan Kecamatan Temanggung. Laporan yang masuk sudah terjadi sejak Selasa (26/6) sekitar pukul 15.00 WIB hingga Rabu (27/6) pagi.

Tercatat ada tujuh laporan yang diregistrasi. “Kami sudah melakukan klarifikasi terhadap pelapor atas laporan dugaan politik uang,” terangnya,

Ia menambahkan, pihaknya mempunyai waktu maksimal lima hari untuk melakukan pembahasan awal. Setelah itu baru bisa ditentukan laporan itu masuk ranah pidana atau tidak.

Anggota Gakumdu, AKP Dwi Haryadi menambahkan, dalam laporan masyarakat tersebut juga disertai bukti-bukti berupa 186 amplop yang masing-masing amplop berisi uang tunai pecahan Rp 20.000 dan Rp 50.000.

Sedangkan, Jaksa Pemilu, Ivan Diandini mengatakan, sesuai dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2016  tentang pemilihan umum, sanksi pidana bagi penerima dan pemberi uang dalam pemilu bisa diancam dengan hukuman minimal tiga tahun penjara , maksimal enam tahun, ancaman denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar. (MJ-24)

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

35 + = 44

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.