Beranda JATENG RAYA METRO SOLO Meski Biaya Infrastruktur Jalan Masih Minim, APBD Boyolali Tahun 2015 Capai Rp...

Meski Biaya Infrastruktur Jalan Masih Minim, APBD Boyolali Tahun 2015 Capai Rp 1,8 Triliun

1
0
ilustrasi
ilustrasi

BOYOLALI – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali tahun 2015 telah diputuskan dalam sidang paripurna Rabu (10/12). APBD murni 2015 dipatok Rp. 1,8 triliun.

Sejumlah fraksi dalam pendapat akhir memberikan beberapa catatan terhadap APBD itu. Fraksi Partai Golkar (FPG) menyoroti masih besarnya belanja pegawai dalam postur APBD tersebut. Selain itu juga berkait belanja modal yang mencapai Rp. 570 miliar, ternyata untuk infrastruktur, khususnya jalan, masih minim.

“APBD 2015 dipatok Rp. 1,8 triliun. Belanja modal sekitar Rp. 570 miliar, tetapi untuk pembangunan infrastruktur jalan masih minim, malah lebih besar untuk penerangan jalan umum (PJU),” kata FPG, Agus Ali Rosidi.

Bahkan, Agus menyebut, APBD 2015 inkonsisten dengan dokumen KUA-PPAS sebelumnya. Pasalnya, dari sembilan skala prioritas, yang kemudian dikerucutkan pada lima skala prioritas, yakni infrastruktur, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, serta pengentasan kemiskinan, poin infrastruktur lebih pada pembangunan PJU.

Padahal menurut Agus, pembangunan PJU kurang kemanfaatannya bagi mobilisasi perekonomian rakyat. Berbeda dengan pembangunan jalan, dipastikan mampu menunjang perekonomian.

Sedangkan FPKS menyoroti kualitas pembangunan jalan yang sejauh ini dinilai kurang awet. Ketua FPKS, Ali Hufroni, mengemukakan, berdasarkan pantauannya umur jalan rata-rata kurang dari tiga tahun sudah rusak. Maka FPKS minta pembangunan jalan dilakukan dengan pengawasan teknis yang maksimal.

Fraksi Amanat Bangsa dan Demokrat, meminta supaya jalan yang rusak segera diperbaiki agar tak semakin rusak. Jalan rusak yang perbaikannya diusulkan ke provinsi diharapkan dapat dipercepat. “Ini juga untuk mengurangi beban APBD, sebaiknya jalan menuju Bandara Adi Soemarmo dari Andong-Mangu diusulkan menjadi jalan provinsi,” kata ketua Fraksi, Mustofa Safawi.

Sementara itu FPDIP mengapreasisi atas peningkatan target PAD sebesar Rp. 25,4 miliar, menjadi Rp. 221 miliar, setelah pembahasan di Badan Anggaran (Banggar). FPDIP juga menyetujui penambahan anggaran belanja langsung Rp. 29,8 miliar yang tersebar di berbagai satuan kerja perangkat daerah.

“Harapan kami, struktur APBD semakin sehat,” ujar ketua FPDIP, Agung Supardi. (MJ-07)