Home > POLITIK > Mau Lengser, DPRD Jateng Ngutang 6 Perda

Mau Lengser, DPRD Jateng Ngutang 6 Perda

image

SEMARANG-  Di saat kalangan DPRD Jateng mengkritik kinerja Gubernur Jateng dengan pedas, ternyata kinerja mereka sendiri tidak tuntas. Mereka belum menyelesaikan enam rancangan peraturan daerah (raperda) ketika masa baktinya tinggal hitungan hari.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Jawa Tengah (Jateng), Rani Ratnaningdyah mengatakan, enam  raperda yang belum rampung yakni Raperda tentang Pengelolaan Energi , Raperda tentang Keolahragaan Daerah, Reperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang, Raperda tentang Kearsipan, Raperda tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan, serta Reperda tentang Oraganiasasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Lebih lanjut Rani menyatakan, pada masa akhir persidangan DPRD Jateng periode 2009-2014 hanya akan bisa mengesahkan dua raperda. “Masing-masing Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Jasa Konstruksi dan Raperda Pengelolaan Daerah Aliran Sungai akan ditetapkan menjadi perda pada rapat paripurna Dewan 1 September mendatang,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Jateng, Bambang Edy Wahyono, mengungkapkan anggota Dewan periode 2009-2014 telah menghasilkan 81 peraturan daerah (perda).
Sebanyak 81 perda itu dengan perincian pada 2009 (12 perda), pada 2010 (13 perda), pada 2011 (13 perda), pada 2012 (13 perda), pada 2013 (20 perda), dan pada 2014 (10 perda).

“Dari 81 perda ini, sebanyak 28 perda merupakan inisiatif legislatif dan 53 inisiatif atau usulan dari eksekutif,” ujar dia.

Menurut Bambang pembuatan setiap perda, rata-rata membutuhkan waktu antara dua sampai tiga bulan. “Di mana satu bulan untuk penyusunan dan dua bulan pembahasan,” imbuh dia.

Dia menambahkan pada 2014 sebenarnya ada 16 raperda, tapi yang rampung pembahasannya dan tetapkan menjadi perda sebanyak 10 raperda.

“Sebenaranya ada 17 raperda, tapi satu raperda yakni tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jateng Nomor 1/2011 tentang Retribusi dibatalkan Mahkamah Konstitusi [MK],” ungkap dia.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi mengatakan raperda yang belum selesai pembahasannya akan diselesaikan anggota Dewan 2014-2019.

“Tugas anggota legislatif baru untuk merampungkan enam raperda tersebut,” tandas politisi PDI Perjuangan ini.(MJ-03)

Ini Menarik!

Mustofa Menanti-Nanti Rekomendasi

Share this on WhatsApp    MAGELANG – Bupati Kudus, Musthofa masih  terus berikhtiar untuk bisa …

Silakan Berkomentar