Langgar Aturan BBM Subsidi, Mobil Dinas Ganti Pelat Hitam

ilustrasi
ilustrasi

 

SEMARANG – Kebijakan penggunaan bahan bakal minyak (BBM) nonsubsidi di kalangan pejabat Pemprov Jateng mulai dipertanyakan. Disinyalir banyak yang melanggar dengan membeli BBM bersubsidi.

Modus yang digunakan para pejabat ada dua. Pertama ialah menghilangkan stiker yang menerangkan bahwa mobil tersebut tidak menggunakan BBM bersubsidi. Faktanya, ratusan mobil dinas yang ada di lingkungan Pemprov Jateng kini sudah tidak lagi dipasangi stiker BBM.

Padahal stiker itu ditempel sejak era Gubernur Bibit Waluyo dengan maksud agar petugas SPBU hanya melayani pembelian BBM nonsubsidi seperti pertamax untuk mobil tersebut. Tanpa stiker, mobil tersebut bebas membeli BBM jenis apapun.

Modus kedua ialah mengganti pelat nomor merah dengan hitam. Pantauan metrojateng.com, hampir semua mobil dinas di lingkungan Pemprov Jateng kini memiliki dua plat nomor. Satu plat nomor merah dan satunya lagi plat hitam yang merupakan nomor palsu.

Salah seorang PNS yang menjadi sopir pejabat Pemprov membenarkan hal itu. Saat tanki BBM mobil dinas penuh, plat nomor yang digunakan adalah plat merah. Namun saat akan mengisi BBM, plat nomor diganti dengan yang plat hitam. Dengan demikian mereka bisa membeli BBM subsidi. “Sudah biasa seperti itu, jadi di mobil selalu tersedia dua pelat, merah dan hitam, tergantung kebutuhannya mana yang dipasang,” kata PNS yang tak bersedia namanya disebutkan itu.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan, Meski tidak dipasangi stiker, mobil dinas tetap harus menggunakan BBM nonsubsidi. Bagi pengguna mobil dinas yang tidak menggunakan BBM nonsubsidi, menurut Gubernur itu merupakan pelanggaran. “Yang melihat pelanggaran mobil dinas beli premium, laporkan saya,” tegasnya. (MJ-03)

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

− 3 = 6

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.